PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemerintah Kota Probolinggo berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, yang akan bergerak di bidang transportasi dan pergudangan. BUMD ini membutuhkan modal awal sebesar Rp18,45 miliar untuk menjalankan operasionalnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Mayangan, Kota Probolinggo.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo bersama Pemkot setempat, Senin (10/11/2025). Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Dalam draf raperda yang terdiri atas sembilan pasal itu, tertuang bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp18.450.000.000 dengan kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah sedikitnya 51 persen, atau senilai Rp18.265.000.000. Modal ini akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.
Berdasarkan rincian pasal 6, kebutuhan modal pada tahun 2026 sebesar Rp6,93 miliar, tahun 2027 sebesar Rp9,85 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp1,485 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung aktivitas transportasi dan pengelolaan logistik di pelabuhan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menjelaskan bahwa BUMD ini nantinya akan fokus pada sektor angkutan general cargo. Pemerintah daerah berencana membeli empat unit truk tronton dengan total anggaran mencapai Rp7 miliar.
“Diperkirakan harga satu truk mencapai Rp1,5 miliar. Kendaraan ini akan menunjang kegiatan logistik di kawasan pelabuhan,” ungkap Tyok.
Menurut Tyok, Pemkot Probolinggo telah melakukan kajian mendalam bersama Universitas Brawijaya sejak tahun 2020 hingga 2023. Kajian tersebut mengerucut pada bidang transportasi karena dinilai paling prospektif untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap alokasi dana sesuai dengan sasaran.
“Anggaran yang digelontorkan harus tepat guna. Kami ingin memastikan apa yang direncanakan betul-betul sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Muchlas juga menambahkan, Pansus akan memantau proses pengoperasian BUMD ini secara berkala bersama dewan komisaris agar pelaksanaannya tidak mengalami nasib serupa dengan BUMD sebelumnya yang collapse.
“DPRD berupaya berhati-hati agar pengalaman lalu tidak terulang. Karena itu, kami mendorong adanya evaluasi dan pengawasan ketat sejak tahap awal,” ujarnya. ig/fat/fa/adv
