PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Publik Probolinggo digemparkan dugaan kekerasan yang dilakukan kepala SMPN 2 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terhadap salah satu muridnya.
Kasus ini memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Khairul Anam, menegaskan perlunya perlindungan hukum dan layanan konseling wajib di setiap sekolah.
“Sekolah harus jadi tempat aman dan nyaman, bukan memunculkan trauma. Kasus di SMPN 2 Kraksaan ini jadi alarm serius agar pemerintah bergerak cepat,” kata Anam, Rabu (10/9/2025).
Kasus ini mencuat setelah wali murid melapor ke DPRD pada 3 September 2025 dan menjadi pembahasan pada RDP Komisi IV bersama OPD mitra komisi.
Di mana seorang siswa berinisial RDO diduga dipukul kepala sekolah saat kegiatan OSIS berlangsung, hingga korban mengalami pusing dan trauma. Data DPRD juga menyebutkan, ada dugaan 2–5 siswa lain yang pernah mengalami perlakuan serupa.
Anam menilai pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan harus segera turun tangan. Selain penindakan tegas, ia menekankan pentingnya menghadirkan layanan konseling profesional di setiap sekolah, bukan hanya untuk murid tetapi juga guru.
“Guru juga manusia, mereka punya tekanan kerja dan beban psikologis. Konseling membantu guru memahami karakter murid dan memilih pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya.
Anam juga mendorong adanya budaya komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, dan siswa. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Probolinggo pun tengah menyiapkan program penguatan pendidikan karakter dan pelatihan manajemen kelas untuk mencegah kekerasan di sekolah.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi agar lingkungan pendidikan kita benar-benar aman, ramah, dan bebas kekerasan,” tegas Anam. ig/fa
