PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Komunitas Perempuan Pertiwi menggelar aksi sosial dengan membagikan 300 pembalut gratis kepada perempuan di kawasan Car Free Day (CFD) Stadion Gelora Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang menyuarakan tuntutan penghapusan pajak pembalut yang dinilai membebani perempuan.
Melalui aksi tersebut, Pertiwi ingin mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa pembalut bukan sekadar produk konsumsi, melainkan kebutuhan dasar perempuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama menstruasi.
Anggota Pertiwi, Desinta Nuryana, mengatakan komunitas tersebut terbentuk dari keresahan sejumlah perempuan di Probolinggo terhadap berbagai persoalan perempuan. Mulai dari kasus pelecehan seksual, pemenuhan hak-hak perempuan, hingga persoalan akses terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi.
Menurut Sinta, pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari oleh perempuan. Karena itu, pihaknya mempertanyakan adanya beban pajak sebesar 11 persen terhadap produk tersebut.
“Pembalut itu kebutuhan dasar seorang perempuan. Itu merupakan alat sanitasi dari proses biologis perempuan, yakni menstruasi, yang tidak bisa kita tolak,” ungkap Sinta.
Ia menegaskan, gerakan pembagian pembalut gratis ini bukan hanya sebatas aksi sosial, tetapi juga upaya membangun kesadaran bahwa kebutuhan menstruasi seharusnya mendapatkan perhatian serius.
Komunitas Pertiwi Soroti Beban Pajak Pembalut bagi Perempuan
Sinta menjelaskan, tuntutan penghapusan pajak pembalut juga berkaitan dengan kondisi perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, termasuk kalangan buruh yang harus mengalokasikan pengeluaran rutin untuk membeli kebutuhan menstruasi.
Ia menilai, kebijakan terkait kebutuhan sanitasi perempuan perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya gerakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap hukum maupun kewajiban perpajakan. Namun, pihaknya ingin mendorong evaluasi kebijakan agar pembalut tidak dibebani pajak karena merupakan kebutuhan kesehatan dasar.
“Kami bukan berarti tidak patuh dan tidak menerima hukum. Tetapi bagaimana menyadarkan bahwa pajak 11 persen pada pembalut itu seharusnya tidak ada, karena memang ini kebutuhan dasar dan kebutuhan kesehatan,” jelasnya.
Komunitas Pertiwi Siapkan Audiensi dan Edukasi Hak-Hak Perempuan
Selain menyuarakan penghapusan pajak pembalut, Pertiwi berencana mengembangkan gerakan melalui edukasi dan penyadaran mengenai berbagai persoalan perempuan di Kabupaten Probolinggo.
Sinta menyampaikan, pihaknya akan mengkaji sejumlah regulasi yang dinilai perlu diperjuangkan agar lebih berpihak pada kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan.
Pertiwi juga membuka peluang melakukan audiensi dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi serta membahas persoalan yang menjadi perhatian komunitas tersebut.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan apabila aspirasi tidak mendapat respons, Dea mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan langkah berikutnya.
Ke depan, Pertiwi menargetkan kegiatan edukasi dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.
Melalui pembagian 300 pembalut gratis dan penyampaian aspirasi di ruang publik, Pertiwi berharap persoalan kebutuhan menstruasi tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi perempuan semata, tetapi juga menjadi perhatian dalam kebijakan publik.
Warga Akui Pengeluaran Pembelian Pembalut Cukup Membebani
Tuntutan penghapusan pajak pembalut juga mendapat perhatian warga yang mengikuti kegiatan CFD di Stadion Gelora Kraksaan.
Salah seorang warga, Ima Nurdiana, mengaku keberatan dengan adanya pajak pada produk yang menjadi kebutuhan rutin perempuan tersebut.
Menurutnya, perempuan sudah harus menghadapi rasa sakit dan ketidaknyamanan selama menstruasi. Di sisi lain, mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli pembalut setiap bulannya.
“Keberatan sekali. Sudah tersiksa karena sakit perut, tidak bebas, terus harus membeli pembalut dan masih ada pajak,” ujar Ima.
Ia memberikan gambaran pengeluaran pembalut yang harus disiapkan setiap bulan. Dengan asumsi harga satu pembalut Rp500 dan kebutuhan minimal empat pembalut per hari, pengeluaran untuk sepuluh hari menstruasi bisa mencapai Rp20.000.
Menurut Ima, biaya tersebut bisa menjadi beban tersendiri, terutama bagi perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Kalau satu bulan itu ada yang seminggu, ada yang sepuluh hari. Minimal empat sehari. Kalau satu Rp500, berarti Rp2.000 sehari. Dikalikan sepuluh hari sudah Rp20.000. Masih ada pajak, bagaimana?” keluhnya.
Ima berharap pemerintah dapat menghapus pajak pembalut sehingga perempuan tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sanitasi menstruasi.
“Harapannya dihapuslah pajaknya,” tegasnya. ig/fat
