MALANG, BERITAKATA.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diserahkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) kemarin telah memicu sorotan luas dari berbagai kalangan akademisi. Langkah politik tersebut dinilai bukan sekadar keputusan personal seorang pejabat tinggi negara, melainkan momentum penting guna menguji kualitas demokrasi serta tingkat akuntabilitas kelembagaan negara di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Wawan Sobari, Ph.D. Menurutnya, dinamika kepemimpinan politik tidak pernah berjalan dalam ruang hampa, sebab setiap langkah yang diambil oleh seorang pemimpin selalu berkaitan erat dengan situasi sosial serta tekanan politik yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pengunduran diri tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari proses struktural dan tuntutan publik yang telah terbangun selama kurang lebih dua tahun terakhir dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pejabat publik.
Wawan menilai bahwa munculnya tekanan politik dari masyarakat merupakan indikasi positif bahwa sistem demokrasi di Tanah Air sedang berjalan dengan baik. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut kehadiran demokrasi melalui ekspresi serta opini yang disuarakan baik oleh kalangan elite maupun masyarakat luas.
“Tekanan politik menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja. Akuntabilitas publik menuntut demokrasi hadir melalui tekanan publik, baik opini yang disampaikan oleh elite maupun masyarakat luas,” ujar Wawan pada Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Wawan menjabarkan tiga aspek fundamental dalam menganalisis pengunduran diri Gibran dari sudut pandang kepemimpinan politik dan sistem demokrasi. Aspek pertama berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pilihan politik seorang pemimpin dan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi, integritas, serta pertanggungjawaban kekuasaan. Aspek kedua menyangkut ketegangan inheren dalam praktik demokrasi, di mana di satu sisi masyarakat memerlukan figur pemimpin yang efektif, namun di sisi lain menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan serta berlandaskan integritas. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus berbagai tanda tanya publik mengenai masalah legitimasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat.
Oleh sebab itu, Wawan menegaskan perlunya penyelesaian melalui jalur konstitusional yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat.
“Persoalan legitimasi, kepatuhan aturan, dan kepercayaan publik tetap harus dijawab melalui mekanisme hukum dan politik. Kehadiran lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR menjadi keniscayaan dalam memastikan pertanggungjawaban demokratis setelah pengunduran diri Wakil Presiden,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni hukum, politik, dan penilaian publik, harus dipisahkan secara tegas dan berjalan secara sehat tanpa dicampuradukkan.
Sementara itu, aspek ketiga yang tidak kalah krusial adalah kesiapan institusi negara dalam mengelola mekanisme pergantian kepemimpinan sesuai aturan konstitusi yang berlaku. Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, di mana MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari.
Dalam proses pengusulan calon pengganti tersebut, Wawan mengingatkan Presiden agar tidak menjadikan komunikasi dengan elite partai politik sebagai satu-satunya pertimbangan utama. Esensi kedaulatan rakyat menuntut agar aspirasi publik turut diperhitungkan agar legitimasi kepemimpinan ke depan tidak kembali menuai persoalan.
“Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, Presiden tidak bisa mengulang persoalan yang sama terkait legitimasi dan integritas dengan hanya mempertimbangkan suara elite politik,” tegas alumni Doktor Flinders University Australia tersebut.
Meskipun sejumlah figur publik seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, serta Puan Maharani mulai ramai diperbincangkan di ruang publik sebagai kandidat potensial pengganti Wakil Presiden, Wawan menegaskan bahwa kewenangan konstitusional untuk mengusulkan nama tetap berada di tangan Presiden. Namun demikian, opini yang berkembang di tengah masyarakat harus diposisikan sebagai masukan dan alarm penting agar proses transisi kepemimpinan berjalan secara akuntabel.
“Biarkan publik memberikan opininya. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, tetapi suara publik tetap penting sebagai pengingat agar proses ini tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru,” jelasnya.
Secara keseluruhan, peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dipandang sebagai ujian nyata bagi institusi demokrasi di Indonesia, di mana kualitas kepemimpinan tidak hanya dinilai dari seberapa besar kekuasaan yang dipegang, melainkan bagaimana seorang pejabat merespon tekanan serta mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini oleh negara harus senantiasa berpijak pada prinsip akuntabilitas dan integritas yang tinggi.
“Pada titik ini, kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, tetapi bagaimana ia merespons tekanan dan memperlakukan aturan yang berlaku. Yang penting adalah apakah institusi kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas,” pungkas Wawan. (NP/ FAS)
Reporter : Nugraha Perdana
