MALANG, BERITAKATA.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah daerah di Indonesia menjadi sinyal mendesak bagi pemerintah untuk merombak strategi penanganannya. Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc., IPM., menegaskan bahwa pola karhutla yang terus berulang setiap tahun harus dijadikan landasan evaluasi untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan terstruktur.
Tatag memaparkan bahwa mayoritas insiden karhutla di Indonesia berakar dari aktivitas manusia, baik akibat unsur kesengajaan maupun kelalaian. Sementara itu, faktor alam seperti cuaca panas, kekeringan, dan embusan angin berfungsi sebagai katalis yang mempercepat penyebaran titik api.
Melihat siklus tersebut, Tatag menilai pemerintah memiliki ruang waktu yang cukup untuk mengantisipasi bencana sebelum api membesar.
“Kalau sudah berbicara pola yang berulang, kejadian kebakaran tiap tahun, sebenarnya ada kesempatan untuk mencegah,” ujar Tatag dalam keterangan yang diterima pada Kamis (20/8/2026).
Guna mengoptimalkan langkah mitigasi, Tatag merumuskan tiga aspek penting yang wajib dijalankan secara konsisten sebelum memasuki periode rawan kemarau. Ketiga aspek tersebut meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Tatag menggarisbawahi bahwa fokus pemerintah harus dialihkan pada upaya pencegahan, bukan sekadar respon reaktif saat api sudah meluas. Ia menyoroti ketidakseimbangan antara luasnya kawasan hutan yang harus diawasi dengan minimnya jumlah personel di lapangan.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memperbanyak SDM terampil yang tugas utamanya adalah memantau wilayah dan mengedukasi masyarakat, bukan hanya bertugas sebagai pemadam.
“Kalau pemerintah sudah berbicara pada aspek mencegah, pelibatan SDM-nya harus banyak. Manusianya harus banyak, yang peduli itu harus banyak,” paparnya.
Terkait aspek sosial, Tatag mendorong pelaksanaan edukasi yang masif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Pemahaman mengenai risiko aktivitas pemicu api harus ditekankan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pencegahan.
Pada aspek operasional, pemanfaatan teknologi menjadi syarat mutlak untuk menutup celah keterbatasan personel. Tatag menyarankan penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan dilokalisasi dengan cepat sebelum meluas.
“Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia untuk turun tangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia,” jelasnya.
Sebagai penutup, Tatag mengingatkan bahwa cuaca ekstrem menciptakan tumpukan vegetasi kering yang bertindak sebagai bahan bakar. Kondisi ini, jika dipadukan dengan angin kencang, membuat karhutla sangat sulit dikendalikan.
Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, pemerintah wajib menggunakan data historis pada tahun-tahun sebelumnya untuk memetakan zona rawan. Persiapan personel, edukasi, dan pemasangan teknologi pemantau harus disiagakan secara proaktif jauh sebelum musim rawan kebakaran tiba. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
