MALANG, BERITAKATA.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meninjau langsung pelaksanaan kegiatan imunisasi kejar serentak atau Catch Up Campaign (CUC) Campak. Peninjauan ini dilakukan di RW 3, Kelurahan Bunulrejo, pada Senin (6/4/2026).
Program CUC Campak yang menargetkan anak usia 9 bulan hingga 59 bulan ini digelar secara gencar hingga 7 April 2026. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebagai antisipasi mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proses imunisasi berjalan lancar, meski masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman masyarakat.
“Ya, hari ini saya dengan Kadinkes dan beberapa OPD melihat secara langsung terkait dengan program Catch-Up Campaign Campak yang berada di Kelurahan Bunulrejo, di RW 3. Beberapa yang sudah menjadi sasaran sudah mengikuti semua. Tetap ada beberapa juga yang masih perlu ada pendekatan khusus karena masih menganggap terkait dengan imunisasi campak ini tidak berdampak,” ungkap Wahyu Hidayat pada Senin (6/4/2026).
Untuk mengatasi penolakan tersebut, Pemkot Malang menerapkan strategi jemput bola atau door to door. Selain itu, edukasi masif juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan setempat.
Wahyu menegaskan, edukasi harus terus dilakukan mengingat campak adalah penyakit yang sangat menular dengan rasio penularan 1 banding 18, serta memiliki risiko fatal.
“Karena dampak apabila kita tidak imunisasi ini juga sangat fatal, karena akan bisa juga sampai meninggal dunia ya. Itulah, maka ini kita terus terkait dengan kampanye ini agar mereka sadar tentang dampak dari campak ini. Ini kita datangi door to door untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada mereka agar tidak terjadi KLB,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa program CUC ini bertujuan untuk melengkapi kelengkapan imunisasi, yakni campak 1 pada usia 9 bulan dan campak 2 pada usia 18 bulan. Pelayanan CUC ini tersebar di 16 Puskesmas se-Kota Malang.
Terkait data sasaran, Husnul memaparkan bahwa terdapat perubahan angka setelah Dinkes Kota Malang melakukan verifikasi data di lapangan.
“Sasaran (awal) 13.000 itu di akhir Maret, itu sasaran 9-59 bulan sebelum dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata yang belum dan belum lengkap MR 1 atau 2, sebanyak 1.400 anak,” jelas Husnul.
Hingga saat ini, progres pemberian imunisasi kejar tersebut telah mencapai sekitar 50 persen dari target sasaran yang telah diverifikasi.
“Kalau yang dari sasaran kami, dari 1.400 sudah mencapai hampir 50 persen, sekitar 700-an anak yang sudah kami imunisasi campak baik MR 1 dan 2. Kita upayakan sampai 7 April besok 95 persen minimal,” paparnya.
Pencapaian angka 95 persen ini sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Menurut Husnul, herd immunity adalah benteng utama Kota Malang dalam menghadapi potensi penyebaran virus akibat tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari daerah-daerah endemik campak.
“Kalau mengurangi mobilisasi itu kan sulit ya karena itu hak daripada semua orang. Cuma bagaimana kita bisa memprediksi, bisa memagari Kota Malang ini sekalipun ada mobilisasi tapi kita mempersempit celah, yaitu dengan capaiannya minimal 95 persen sehingga tercapai herd immunity itu,” ujar Husnul.
Husnul juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam mencapai target tersebut. Beberapa orang tua sasaran berhalangan hadir ke lokasi imunisasi karena kendala transportasi hingga keengganan memberikan izin karena belum memahami pentingnya vaksinasi. Untuk menyikapinya, petugas kesehatan langsung melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga.
Sebagai informasi tambahan, Dinkes Kota Malang mencatat temuan kasus suspek campak pada tahun 2026.
“Di 2026 ini yang terdata suspek, yakni punya gejala umum campak, ada 61 kasus. Itu dilakukan pengambilan sampel kemudian kami kirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. Kalau ada indikasi maka dikirim ke Laboratorium Pusat di Jakarta,” terang Husnul.
Dari 61 kasus suspek tersebut, Husnul menyebutkan bahwa status imunisasi mereka bervariasi, yakni ada yang belum pernah diimunisasi sama sekali, dan ada pula yang sudah diimunisasi namun dosisnya tidak lengkap. Ia pun membenarkan pernyataan Wali Kota terkait risiko terburuk dari penyakit ini.
“Kalau paling parah, bisa mengakibatkan kematian,” pungkas Husnul.
