MALANG, BERITAKATA.id – Sebanyak 600 pengemudi becak di Kota Malang masih menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini menyusul penyerahan tahap awal sebanyak 200 unit becak listrik yang dilakukan pada Selasa (20/1/2026).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa total pengemudi becak di wilayahnya mencapai sekitar 800 orang. Dengan penyerahan 200 unit saat ini, maka mayoritas pengemudi lainnya akan diupayakan menerima bantuan pada tahun ini dan berikutnya.
“Pengemudi becak yang ada di Kota Malang kurang lebih sekitar 800 orang. Sementara yang sudah terima adalah 200 unit. Kami berharap ke depan, pada tahun 2026 dan 2027, sisanya juga akan menerima bantuan serupa,” ujar Wahyu Hidayat usai kegiatan penyerahan bantuan becak listrik di Kota Malang pada Selasa (20/1/2026).
Bantuan ini diketahui berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat sekaligus mendukung transportasi ramah lingkungan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memproyeksikan penggunaan becak listrik ini untuk menunjang sektor pariwisata. Wahyu menyebut, banyak turis asing di Kota Malang lebih memilih naik becak agar bisa menikmati suasana kota secara langsung.
“Kota Malang adalah kota pariwisata dan pendidikan. Turis asing lebih memilih naik becak karena mereka bisa menikmati udara dan melihat objek wisata secara langsung. Becak listrik ini memberikan nilai estetika dan kenyamanan tanpa suara bising mesin bagi wisatawan yang ingin menikmati Heritage Malang,” kata Wahyu.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Pemkot Malang bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pihak agen travel. Becak listrik ini akan diprioritaskan beroperasi di titik-titik strategis wisata.
Guna menghindari persaingan tidak sehat dan praktik tawar-menawar harga yang tidak menentu, Pemkot Malang tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standardisasi tarif.
“Kami bekerja sama dengan forum lalu lintas dan perguruan tinggi untuk mengkaji penetapan harga berdasarkan kilometer tertentu agar seragam. Jadi, turis tidak perlu lagi tawar-menawar harga. Kita tetapkan regulasinya,” jelas Wahyu.
Selain itu, seluruh penerima bantuan diwajibkan bergabung dalam paguyuban di bawah naungan Dinas Perhubungan. Paguyuban ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, pengaturan jadwal operasional agar merata, serta koordinasi teknis dengan PT Pindad untuk pemeliharaan unit.
Terkait dukungan infrastruktur, Wahyu mengungkapkan bahwa saat ini sudah tersedia 37 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau charger spot di Kota Malang. Ke depan, jumlah ini akan ditambah, terutama di area hotel dan lokasi wisata.
Pemkot Malang juga menjajaki kerja sama dengan PLN terkait penyediaan listrik.
“Kami sedang berdiskusi dengan PLN agar ada kemudahan bagi pengemudi, mungkin melalui CSR sehingga mereka bisa mendapatkan akses listrik secara gratis atau dengan skema pembayaran khusus,” katanya.
Mengenai keamanan baterai yang berada di bawah jok, Wahyu memastikan bahwa desain teknis dari PT Pindad sudah teruji.
“Secara teknis sudah dihitung oleh PT Pindad dan itu aman, tidak gampang diambil,” ungkapnya.
Wahyu berharap, kepada para penerima bantuan agar merawat becak listrik tersebut dengan baik. Ia menegaskan bahwa unit tersebut dilarang keras untuk diperjualbelikan atau dialihfungsikan.
“Bantuan ini tidak untuk diperjualbelikan, tidak boleh dipindahtangan, dan tidak digunakan untuk mengangkut barang. Harus dirawat untuk jangka panjang,” pesannya. ig/nn
