PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — Bupati Probolinggo, Gus Haris, menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayahnya harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan semua pihak.
Bupati menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam mengatasi banjir dan bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi di Kabupaten Probolinggo.
“Bencana adalah tanggung jawab bersama. Penanganan bencana butuh kolaborasi semua pihak,” kata Gus Haris saat menangani banjir di Kecamatan Krejengan awal tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, dan Dinas PUPR, selalu hadir dan berkoordinasi secara aktif dalam setiap kejadian bencana.
Kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI-Polri dan komunitas, agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat, efektif, dan berkelanjutan, juga sangat penting.
Selain penanggulangan langsung, Gus Haris menyatakan mitigasi harus menjadi prioritas. Bupati mengingatkan, pola cuaca ekstrem yang makin sering terjadi menuntut upaya pencegahan yang lebih matang, termasuk identifikasi akar masalah seperti saluran pembuangan yang tidak berfungsi optimal dan dugaan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Ini adalah alarm serius yang harus kita respon secara kolektif,” tegasnya.
Di tahun 2025, BPBD Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari latihan gabungan, sosialisasi mitigasi, hingga perbaikan infrastruktur.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, menyatakan tahun ini pihaknya fokus meningkatkan sistem tanggap darurat dan edukasi masyarakat. BPBD rutin menggelar rapat koordinasi dan simulasi rescue yang melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan dan komunitas.
Selain itu, BPBD juga aktif melakukan sosialisasi di berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah, demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Pada November lalu, sosialisasi digelar di MI Nurul Ulum Kecamatan Bantaran.
Tak hanya edukasi, BPBD memperkuat infrastruktur penanganan bencana, seperti normalisasi sungai, pemasangan alat deteksi dini Early Warning System (EWS), serta perbaikan jembatan dan bronjong di titik rawan banjir. Mereka juga rutin mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.
Selain penanganan langsung, BPBD aktif menyebarkan informasi melalui berbagai media dan melakukan pelatihan kepada aparatur desa dan masyarakat agar semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana.
“Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat agar mereka mampu menghadapi setiap potensi bencana,” ujar Oemar, Sabtu (29/11/2025).
Dengan berbagai langkah tersebut, BPBD Kabupaten Probolinggo menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari bahaya bencana, khususnya di tengah meningkatnya ancaman bencana alam di tahun 2025. ig/fa
