PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Rabu (23/7/2025) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sumarmi Rasit bersama Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri 33 anggota dewan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, mewakili Bupati M. Haris, membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi.
Atas PU Fraksi Golkar, Ugas menyampaikan bahwa kebijakan anggaran perubahan tetap berpegang pada prinsip kepentingan masyarakat dan akuntabilitas sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2024.
Beberapa program unggulan yang ditekankan meliputi bantuan sosial disabilitas, program BPJS PBI Daerah, beasiswa, OASE (Ojek Anak Sekolah), pelatihan kerja, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan desa tematik.
“Pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan menuju Batalyon Yonif TP 836 Krucil dengan anggaran Rp53,1 miliar ke Kementerian PUPR dan Kemenhan,” ujar Ugas.
Terkait pandangan Fraksi PKB mengenai realisasi pendapatan daerah sebesar 53,43% dan belanja 43,5%, Ugas menjelaskan bahwa keterlambatan disebabkan kendala teknis, termasuk belum turunnya petunjuk teknis dana alokasi khusus dan perubahan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Penurunan pendapatan sebesar Rp29,4 miliar (1,19%) juga dipicu keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi transfer ke daerah.
Sekda menambahkan, pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyesuaian NJOP, kenaikan tarif retribusi, digitalisasi layanan, dan sinergi dengan instansi vertikal. Mengenai piutang daerah sebesar Rp61 miliar, pemerintah sedang memetakan dan melakukan upaya optimalisasi penagihan.
Tanggapan terhadap Fraksi Nasdem disampaikan bahwa studi kelayakan pembangunan pabrik paving tengah berjalan, melibatkan tenaga ahli dan UMKM lokal, dengan regulasi yang akan disusun melalui Perbup atau Perda.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kekhawatiran terkait SILPA tahun 2025 sebesar Rp173,3 miliar dan prediksi SILPA Rp125 miliar. Ugas menyatakan pemerintah berkomitmen mempercepat realisasi belanja melalui surat edaran bupati dan optimalisasi pengadaan barang/jasa, serta menargetkan penambahan PAD sebesar Rp23,6 miliar melalui langkah strategis.
Sementara itu, Fraksi PPP menyatakan bahwa penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan dampak dari INPRES No. 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja negara. Ugas menyebutkan dari 20 usulan irigasi yang diajukan, 9 sudah mendapatkan alokasi dari Kementerian PUPR. Realisasi belanja hingga 21 Juli mencapai 47,47%, diharapkan terus meningkat. ig/fa
