PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (8/5/2025),
Kegiatan ini dihadiri oleh 512 peserta berbagai unsur seperti perwakilan pabrik rokok, kepala desa, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta penerima dari 14 kecamatan di wilayah Probolinggo.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, termasuk Polres Probolinggo, Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta PT Pos Indonesia Cabang Probolinggo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme dan regulasi penggunaan anggaran DBHCHT yang bersumber dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa bukan hanya Dinsos yang menjadi penerima anggaran DBHCHT, melainkan juga perangkat daerah lainnya yang terkait.
“Untuk tahun 2025, total anggaran DBHCHT yang disalurkan melalui Dinsos mencapai sekitar Rp21,7 miliar dan seluruhnya diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai (BLT), sesuai amanat Permenkeu Nomor 72 Tahun 2024 dan Pergub Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024,” terang Rachmad.
Sasaran penerima BLT DBHCHT mencakup buruh tani sektor tembakau dan cengkeh, pekerja industri rokok, serta kelompok rentan lainnya seperti anak yatim dan penyandang disabilitas yang berada dalam naungan LKSA.
Dinsos mencatat sekitar 17.912 calon penerima tersebar di 14 kecamatan, dengan lebih dari 6.000 di antaranya berasal dari kelompok buruh pabrik rokok.
“Bantuan ini sifatnya membantu sementara, bukan untuk menghapus angka kemiskinan secara langsung. Tujuannya meringankan beban saudara-saudara kita di sektor rokok dan tembakau serta menguatkan daya beli masyarakat untuk menekan inflasi,” tambah Rachmad.
Selanjutnya, Rachmad menekankan pentingnya pemahaman regulasi bantuan. Ia menegaskan bahwa BLT DBHCHT ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Pihaknya juga mengajak seluruh kepala desa dan manajemen pabrik rokok untuk menyajikan data penerima dengan akurat demi kelancaran penyaluran.
“Dinsos akan melakukan verifikasi ketat. Data dari desa dan pabrik harus valid agar BLT tepat sasaran. Kami menggandeng PT Pos Indonesia agar bantuan bisa disalurkan langsung ke individu penerima,” ujar Rachmad.
Bupati Probolinggo, Gus Mohammad Haris juga menyampaikan pesan melalui kepala Dinsos. Disebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi di antara wilayah Jawa Timur, sehingga enanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat jauh lebih utama dibanding ketergantungan pada bansos.
“Bansos ini sifatnya hanya sementara. Nantinya, seperti PKH, akan dievaluasi lima tahunan. Mereka yang sudah mandiri akan didorong keluar dari bantuan agar tidak bergantung terus-menerus,” ujar Bupati dalam pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinsos.
Sebagai penutup, Rachmad Hidayanto mengimbau agar seluruh bantuan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Ia juga meminta peran aktif kepala desa dalam mendukung pelaksanaan bantuan ini secara transparan dan akuntabel. ig/fat
