PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (13/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Andhika Paratama Herlambang, dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi.
FKP ini diikuti oleh 150 orang peserta dari berbagai kalangan, termasuk staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap RKPD tahun 2026.
“Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sjaiful menjelaskan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. RKPD memuat prioritas, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andhika Paratama Herlambang mengungkapkan RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengatakan FKP ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta menyepakati tujuan, sasaran, dan program prioritas.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi,” ujar Tutug. ig/fa
