PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Andi Suryanto Wibowo, memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas PU fraksi-fraksi terkait RAPBD 2024, yang digelar di kantor DPRD, Kamis (2/11/2023).
“Setelah paripurna pembacaan PU fraksi atas RABPD 2024, hari ini kami menggelar paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas PU fraksi. Kami persilahkan pihak eksekutif memberikan jawban,” kata Andi membuka sidang.
Pj Sekda Heri Sulistyanto membacakan jawaban eksekutif.
Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, dalam rangka upaya pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 15 ruas jalan berkeselamatan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 650/291/426.32/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Berkesalamatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penambahan secara bertahap mulai tahun 2019.
Dengan ditetapkannya status ruas jalan Tongas-Lumbang-Sukapura menjadi jalan provinsi dengan fokus untuk mendukung KSPN maka tersisa 14 ruas jalan berkeselamatan yang perlu dicukupi. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan selama ini menjadi hambatan utama dalam pemenuhan PJU pada 14 ruas jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya hambatan tersebut Dinas Perhubungan tetap mengupayakan untuk pemenuhan PJU pada ruas-ruas jalan tersebut.
Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa upaya peningkatan mutu layanan fasyankes (puskesmas maupun rumah sakit) yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain mewajibkan puskesmas untuk melakukan layanan kesehatan yang berstandar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dalam bentuk survey akreditasi oleh lembaga independen, 33 puskesmas sudah berproses dalam penilaian akreditasi sampai akhir 2023 untuk mendapatkan status layanan terstandartnya. Diharapkan puskesmas tidak sekedar mendapatkan sertifikat akreditasi tetapi puskesmas mampu meningkatkan dan mempertahankan mutu layanan.
Terhadap PU Fraksi Golkar, untuk menangani pengelolaan lingkungan dan akses jalan yang rusak akibat pembangunan jalan tol pihak pengelola pembangunan jalan tol telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang poin utamanya akan melaksanakan perbaikan infrastruktur terdampak.
Untuk mengantisipasi akibat pembangunan jalan tol Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Dringu Gending Pajarakan, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kraksaan dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Paiton.
Lalu terhadap PU Fraksi Gerindra, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2024, akan melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan SPAM dengan focus pembangunan sistem jaringan perpipaan untuk perbaikan SPAM jaringan perpipaan wilayah barat dan timur (perbaikan water meter), peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan lokasi desa prioritas pencegahan stunting Kabupaten Probolinggo sesuai Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 050/284/426.32/2023 Tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 serta desa pasca Pamsimas serta hasil atau outcome yang ditargetkan adalah menambah rumah tangga berakses air minum layak tahun anggaran 2024 sejumlah 1.767 rumah tangga (0,48%).
Kemudian terhadap PU Fraksi PPP, pajak daerah sebesar Rp 87.600.000.000, retribusi daerah sebesar Rp 26.086.813.490, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.616.387.067 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 191.379.309.092.
Terakhir Fraksi PDI Perjuangan, pada tahun 2024, proses penyusunan rencana aksi tahunan penangulangan kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah pusat (melalui Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan berupa tagging/penetapan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan di Perangkat Daerah yang akan ditrigger agar capaian penurunan angka kemiskinan di daerah semakin tajam. ig/**/fa
