PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan pandangan umum (PU) atas nota penjelasan bupati tentang RAPBD 2024, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Oka Mahendrajati, pada Rabu (1/11/2023).
Dalam paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran eksekutif, Oka mengatakan bahwa PU Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.
“Kunci keberhasilan pembangunan daerah memerlukan keterpaduan antar pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Pembangunan daerah ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” kata Oka.
Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya mengharapkan tindakan serius dari pemerintah daerah dalam perbaikan infrastruktur jalan yang masih banyak membutuhkan perbaikan.
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya menyampaikan dari sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus bisa meningkatkan layanannya agar kepercayaan masyarakat menerima layanan kesehatan meningkat. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Probolinggo berobat di di luar Kabupaten Probolinggo karena faktor pelayanan dan fasilitasnya yang baik dan terbukti masih banyak masyarakat bahkan pejabat yang masih berobat di tempat lain untuk mencari kepuasan dalam layanan kesehatan.
Lalu Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya mengatakan proyek strategi nasional yaitu pembangunan jalan bebas hambatan berbayar/jalan tol Probo-Wangi sudah berjalan. Fraksi Partai Golkar banyak mendapat keluhan, saran dan pendapat dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dan manajemen baik berupa tata kelola lingkungan, dampak akses jalan yang rusak hingga permohonan untuk adanya lapak di rest area jalan tol bagi masyarakat lokal yang usahanya terdampak jalan tol.
Kemudian Fraksi Gerindra mengatakan dalam mengantisipasi kekeringan dan terbatasnya air bersih di masyarakat Fraksi Gerindra memohon penjelasan terkait target prioritas air minum atau pipanisasi untuk masyarakat pedesaan dengan harapan target prioritas peningkatan akses air minum perpipaan melalui pendampingan.
Fraksi PPP pada salah satu PU-nya menyampaikan mencermati penyampaian nota penjelasan yang disampaikan oleh Pj Bupati Probolinggo dan Raperda APBD tahun anggaran 2024 bahwa pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2.358.133.741.005,00 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 311.682.509.649,00. Oleh karena itu, Fraksi PPP memohon penjelasan PAD ini direncanakan dari sektor apa saja?
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menegaskan mengacu pada berbagai program kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan yang diterapkan pemerintah, tampak belum bergesernya cara pandang pemerintah dalam melihat penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri. Dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada wahana menempatkan masyarakat miskin sebagai obyek kebijakan. Sedangkan implementasi di lapangan tidak menempatkan proses untuk mencapai tujuan bersama, justru pragmatisme yang terlihat. ig/**/fa
