PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Khairul Anam, melaksanakan kegiatan reses tahap III masa sidang III tahun anggaran 2025 di Kecamatan Kraksaan, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat, khususnya kelompok ibu-ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan pekerja rentan dari kalangan buruh pabrik.
Reses kali ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh tim medis lokal.
Dalam pertemuan dengan ibu-ibu PKH, H. Anam menegaskan bahwa program ini harus mampu menjadi agen perubahan sosial.
“PKH bukan hanya bantuan tunai. Tapi bagaimana para ibu bisa menjadi pelopor perubahan perilaku di keluarga, memastikan anak sekolah, memantau gizi dan tumbuh kembang, serta menjaga kesehatan keluarga,” ujarnya.
Para ibu penerima PKH menyampaikan kebutuhan pendampingan berkelanjutan dan mengapresiasi perhatian langsung yang dirasakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis tersebut. Mereka berharap ke depan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah.
Selain itu, H. Anam juga berdialog langsung dengan para buruh pabrik yang tergolong pekerja rentan. Mereka mengeluhkan minimnya perlindungan tenaga kerja, belum optimalnya jaminan sosial, serta banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya bekerja keras, tapi tak punya jaminan keselamatan. Kalau sakit atau kecelakaan kerja, siapa yang tanggung?” keluh salah satu buruh dalam dialog tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Anam berjanji akan memperjuangkan penguatan perlindungan bagi buruh melalui regulasi daerah dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi hak-hak pekerja.
“Kita ingin ada keadilan bagi buruh. Pemerintah daerah harus lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi hak dasar pekerja,” tegasnya.
Kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis pun tetap berlangsung, disambut antusias warga. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari tenaga kesehatan setempat, sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesehatan masyarakat.
“Selain mendengarkan aspirasi, kami ingin menghadirkan manfaat langsung. Kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh dikesampingkan,” ujar Anam.
Reses ini membuktikan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sebagai bentuk nyata kepedulian dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. ig/fa
