PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyampaikan hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (16/6/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, serta dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris dan sejumlah pejabat Pemkab serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan bahwa pembahasan LPj APBD 2024 dilakukan melalui berbagai tahapan di tingkat komisi dan Banggar sendiri, serta telah menerima kritik, saran, dan pertanyaan dari berbagai fraksi dan komisi. Seluruh pertanyaan dan masukan dari eksekutif maupun legislatif telah dijawab dan didiskusikan secara terbuka.
Bupati Haris menyebutkan, meski capaian pendapatan daerah melebihi target, yakni Rp 2,45 triliun dari anggaran sebesar Rp 2,43 triliun, masih ada ruang untuk melakukan perbaikan, terutama di bidang efisiensi pengeluaran dan optimalisasi pendapatan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan pemerintahan yang sejahtera, amanah, religius, dan berdaya saing.
“Laporan ini bukan akhir, melainkan bahan introspeksi agar APBD ke depan semakin responsif dan akuntabel,” ujarnya.
Realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp 2,57 triliun dari anggaran Rp 2,73 triliun, atau sebesar 94,15%. Sementara, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 292,4 miliar, menghasilkan defisit sekitar Rp 119 miliar setelah memperhitungkan surplus Silpa tahun 2024 sebesar Rp 173 miliar.
Banggar juga menyampaikan 12 saran strategis, termasuk peningkatan identifikasi aset daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, disoroti pentingnya koordinasi antara TAPD dan DPRD dalam perencanaan dan perubahan anggaran untuk menghindari sisa anggaran yang tidak terserap.
Dalam bidang pengelolaan keuangan dan pariwisata, DPRD menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi wisata, serta seleksi ketat terhadap penyedia jasa. Penguatan kerjasama dengan bank dan pengelolaan perusahaan daerah juga menjadi fokus untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kontribusi kepada daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengingatkan perlunya transparansi, pengawasan, dan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif demi keberhasilan pembangunan daerah.
“Penggunaan Silpa harus sesuai mekanisme dan tidak boleh disalahgunakan,” jelas Oka.e ig/fa
