PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Gerai restoran Mie Gacoan di Jalan Suroyo, Probolinggo, ditutup sementara mulai Senin (22/9/2025). Penutupan ini dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai langkah administratif untuk mengecek kelengkapan dokumen perizinan usaha tersebut.
Penutupan yang ditandai dengan banner kuning di depan gerai ini menimbulkan berbagai reaksi. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa langkah ini bukanlah sanksi permanen, melainkan bagian dari upaya pengawasan dan penertiban usaha di kota. Ia menegaskan, langkah ini diambil demi menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan.
“Operasional dihentikan sementara mulai 22 September 2025 hingga 21 Oktober 2025. Kami membuka ruang dialog dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin melengkapi dokumen izin,” ujarnya.
Aminuddin menambahkan, selama proses evaluasi berlangsung, seluruh usaha di kota termasuk Mie Gacoan akan diawasi secara adil tanpa diskriminasi. Jika dalam waktu 30 hari dokumen lengkap, restoran sudah bisa beroperasi kembali.
Namun, di balik langkah pemerintah ini, pengelola Mie Gacoan, Purnama Aditya (Adit), keberatan. Ia menyatakan bahwa perusahaan merasa sudah menjalankan prosedur perizinan sesuai aturan dan telah mengajukan semua dokumen yang dibutuhkan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi dan Analisis Dampak Lalu Lintas.
“Kami sudah kooperatif sejak awal, menunjuk konsultan, dan menyampaikan surat keberatan sebelumnya,” kata Adit saat dihubungi Selasa (23/9/2025).
Adit juga menyebutkan, penutupan ini berdampak besar terhadap sekitar 100 karyawan dan mitra ojek online yang melayani ratusan pesanan harian. Ia berharap ada solusi yang tidak memberatkan pihak pengelola dan mitra usaha.
Selain itu, pihak manajemen mengklaim sudah memenuhi kewajiban pajak dan menambah lahan parkir di sekitar restoran. Mereka menilai, pengelolaan lahan parkir yang disediakan pemerintah justru akan membebani biaya operasional.
“Dari sisi keuangan, tidak ada masalah. Kami rutin bayar pajak,” tambah Adit.
Di lokasi, suasana tampak sepi. Petugas dan pengelola sedang menyusun meja dan kursi, sementara kendaraan pikap bersiap mengangkut barang.
Keputusan pemerintah ini memunculkan beragam reaksi. Ada yang mendukung sebagai langkah menegakkan ketentuan, namun tak sedikit yang mengkhawatirkan dampak ekonomi bagi karyawan dan mitra usaha. Sampai saat ini, dialog tetap dibuka agar solusi terbaik bisa segera ditemukan. ig/fa
