MALANG, BERITAKATA.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini sering kali disikapi sebagai bencana musiman yang hanya menyita perhatian publik ketika api berkobar hebat dan asap pekat membatasi aktivitas warga. Namun, para ahli lingkungan mengingatkan bahwa fokus penanganan tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman fisik semata, melainkan harus menyentuh kerusakan ekologis yang dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Musim kemarau berpotensi mempertinggi tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman api, tetapi fenomena karhutla selalu memerlukan faktor pemicu atau trigger awal. Akademisi Teknik Lingkungan Universitas Negeri Malang (UM), Jenvia Rista Pratiwi, S.Si., M.Ling., menyampaikan bahwa evaluasi terhadap aktivitas manusia, terutama praktik pembersihan lahan dengan cara membakar, menjadi langkah penting untuk menemukan akar masalah serta mencegah peristiwa serupa terulang kembali di masa mendatang.
Tanpa pemahaman mendalam mengenai kronologi dan pemicu aktivitas manusia di balik kejadian tersebut, penanganan karhutla akan terus terjebak dalam siklus tindakan reaktif setiap tahunnya. Dampak lanjutan yang langsung dirasakan masyarakat luas di dalam maupun di luar wilayah titik api adalah penurunan kualitas udara secara signifikan.
Asap pembakaran vegetasi melepaskan berbagai polutan berbahaya, termasuk partikulat berukuran halus yaitu PM2,5 dan PM10. Jenvia menjelaskan bahwa ukuran partikulat yang sangat kecil tersebut memiliki kemampuan untuk menembus saluran pernapasan manusia hingga mencapai organ paru-paru.
“Paparan partikulat di udara itu meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki risiko lebih besar terhadap dampak pencemaran udara,” ujar Jenvia pada Jumat (13/11/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebaran polutan turut dipengaruhi oleh faktor meteorologis seperti arah angin, kecepatan angin, dan suhu udara, sehingga dampak karhutla dapat dirasakan oleh penduduk yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Oleh sebab itu, pemantauan kualitas udara secara berkala dan transparansi informasi menjadi hal mutlak agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.
Selain mengancam kesehatan manusia, terjangan api meninggalkan kerusakan masif pada struktur permukaan tanah dan lapisan serasah organik. Menurut Jenvia, degradasi tanah akibat kebakaran dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama, yakni fisik, kimia, dan biologi.
“Secara fisik, kebakaran mengurangi ketebalan serasah dan memengaruhi kelembapan tanah. Secara kimia, abu hasil pembakaran dapat mengubah tingkat keasaman atau pH tanah. Sementara itu, secara biologis, api dapat mematikan mikroorganisme penting, termasuk bakteri yang berperan dalam siklus nutrisi, serta organisme tanah seperti cacing,” ungkap Jenvia.
Menurutnya, kerusakan menyeluruh pada komponen tanah tersebut menjadi fakta bahwa tanah merupakan ekosistem hidup yang saling berkaitan dan tidak sekadar media tumbuh tanaman. Kompleksitas penanganan semakin meningkat ketika kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut. Kandungan bahan organik yang tinggi pada gambut membuat material tersebut sangat rentan terbakar, bahkan memungkinkan api merambat serta bertahan secara tersembunyi di bawah permukaan tanah. Fenomena ini sering kali mengecoh karena permukaan tanah tampak sudah padam, padahal masih menyimpan titik panas aktif yang berpotensi memicu kobaran baru.
Keterbatasan teknologi pemadaman permukaan maupun rekayasa cuaca menegaskan perlunya pengawasan intensif pascakebakaran di dalam tanah. Di sisi lain, pemulihan ekosistem hutan yang terdampak karhutla tidak dapat diselesaikan secara instan melalui penanaman pohon sesaat. Proses pemulihan alami atau suksesi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menumbuhkan spesies pionir, sementara pemulihan ekosistem secara utuh bisa memakan waktu hingga ratusan tahun. Meskipun manusia dapat membantu mempercepat proses tersebut melalui intervensi ekologis, langkah itu tetap memiliki batasan fungsional.
“Manusia memang dapat membantu mempercepat proses tersebut melalui intervensi ekologis, seperti penanaman spesies pionir dan vegetasi endemik yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat. Namun, intervensi tersebut tidak serta-merta mengembalikan seluruh fungsi ekosistem seperti sebelum kebakaran,” tegas Jenvia.
Oleh karena itu, restorasi lahan pascakebakaran harus diukur dari pulihnya fungsi ekologis secara keseluruhan, termasuk kualitas kelembapan tanah, kemampuan hidrologi lahan, dan kembalinya keanekaragaman hayati. Penanganan karhutla secara menyeluruh menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi pemerintah, serta peningkatan edukasi masyarakat agar pendekatan pengelolaan lingkungan bergeser dari sekadar memadamkan api menuju pemulihan ekosistem yang berkelanjutan. (NP/ FAS)
Reporter : Nugraha Perdana
