PAMEKASAN, BERITAKATA.id- Konsistensi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah kembali mendapat pengakuan. Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara beruntun dinilai menjadi gambaran kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawa, Rabu (1/7/2026).
Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan DPRD Kabupaten Pamekasan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK merupakan capaian yang patut dihargai karena menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan.
“Berakhirnya APBD 2025 ditandai dengan prestasi luar biasa, yaitu raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Ini tentu perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mempertahankan capaian tersebut sampai saat ini,” kata Ali Masykur.
Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam regulasi.
Ia menjelaskan, laporan keuangan yang diperiksa BPK mencakup berbagai aspek penting, mulai dari realisasi anggaran, posisi keuangan daerah, arus kas, hingga sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Laporan keuangan ini bertujuan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, serta menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan pemerintah,” ujarnya.
Kholilurrahman menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil dari proses panjang dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut, sejumlah catatan yang diberikan dalam proses pemeriksaan akan tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan ke depan.
“Opini WTP menunjukkan pengelolaan pemerintahan dan administrasi keuangan di daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu beberapa catatan dari hasil pemeriksaan akan menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, serta dukungan DPRD dalam menjaga sistem pemerintahan yang lebih baik.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” tutur Kholilurrahman.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Pamekasan kembali memperkuat rekam jejak dalam pengelolaan keuangan daerah. Raihan WTP tahun ini juga menjadi tahun kedua bagi Kholilurrahman selama menjabat sebagai Bupati Pamekasan yang berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK. ig/an
