MALANG, BERITAKATA.id – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, meminta pemerintah menertibkan aktivitas liar pemberhentian bus yang diduga untuk naik dan turun penumpang di kawasan Jalan Soekarno Hatta (Suhat), Kota Malang, Jawa Timur. Langkah ini menyusul diterimanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas yang dipicu oleh kerap kali berhentinya armada bus di bahu jalan kawasan tersebut.

Dito menjelaskan, aktivitas pemberhentian bus secara rutin terjadi hampir setiap hari di dua titik berbeda di sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Aktivitas itu melibatkan dua Perusahaan Otobus (PO), yakni MTrans dan 27TRANS.
“Di Jalan Soekarno Hatta itu traffic-nya sudah padat, arus lalu lintas sudah padat. Ada dua titik yang kami melihat itu sering digunakan oleh dua PO bus. Satu di sisi selatan depan Bebek Slamet dan satu sisi di tengah-tengah arah ke patung pesawat. Nah, dua PO itu MTrans dan 27TRANS yang sering dan setiap hari menaikkan dan menurunkan penumpang, bahkan selama beberapa waktu berhenti di bahu jalan,” kata Dito pada Jumat (20/11/2026).
Menurut Dito, keberadaan armada bus berukuran besar yang berhenti cukup lama di bahu jalan memperparah kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut juga telah dipantaunya secara langsung di lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar.
“Tentunya di jam-jam tertentu ketika traffic-nya tinggi, ini malah semakin membuat kepadatan dan kemacetan. Itu keluhan dari warga masyarakat ke kami. Kami juga melihat dan itu juga memang jelas-jelas membuat kemacetan juga, jadi salah satu penyebab macet,” ujar Dito.
Terkait potensi alasan kepemilikan izin operasional dari pihak perusahaan otobus, Dito menegaskan bahwa izin trayek tidak membenarkan aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Ia menekankan bahwa lokasi pemberhentian di Jalan Soekarno Hatta bukanlah terminal maupun pool resmi milik perusahaan.
“Kalau PO-nya pasti ada izinnya, tapi kemudian tidak boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di bukan terminal. Dan itu bukan pool, itu di bahu jalan. Artinya, jelas-jelas itu melanggar aturan,” tegas Dito.
Dito mendesak instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat untuk segera melakukan evaluasi dan penindakan. Mengingat operasional kedua PO bus tersebut diduga berkaitan dengan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota antarprovinsi (AKAP), kewenangan penertiban melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan.
“Itu yang perlu dievaluasi oleh Pemprov, Dishub Provinsi, maupun kalau itu berkaitan dengan AKAP oleh Kementerian Perhubungan. Nanti bagaimana ini bisa ditertibkan agar tidak berhenti selama beberapa waktu di Jalan Soekarno Hatta. Kami meminta ada pengawasan dan penertiban dari pemerintah,” ucap Dito.
Sebagai tindak lanjut awal, Dito mengaku telah mengomunikasikan persoalan kepadatan lalu lintas akibat aktivitas bus di Jalan Soekarno Hatta tersebut kepada pengelola terminal Arjosari di Kota Malang. Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat segera berjalan guna mengurai titik kemacetan di kawasan pendidikan dan komersial tersebut.
“Saya juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Terminal Tipe A Arjosari, Bu Mega Perwira, mudah-mudahan bisa direspon dengan baik,” pungkas Dito.
Sebagai informasi, beritakata.id juga telah mencoba melakukan konfirmasi terhadap pihak MTrans dengan mendatangi kantor yang berada di Jalan Raden Intan, Kota Malang pada Sabtu (21/11/2026). Salah satu pegawai meminta untuk menghubungi Manager HCGS MTrans Malang, Choirul tetapi belum mendapat respon. Begitu juga dengan pihak 27TRANS, beritakata.id mencoba konfirmasi dengan menghubungi kontak hotline yang ada tetapi belum mendapat respon. (NP/FAS )
Reporter: Nugraha Perdana
6












