PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Sindikasi Survei Indonesia (SSI) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait preferensi politik masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Survei tersebut menunjukkan bahwa 76 persen warga Kabupaten Probolinggo menyatakan ketidaksukaannya terhadap kepemimpinan yang berbasis dinasti politik.
Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan yang dinilai mengutamakan kekuasaan turun-temurun dalam sebuah keluarga atau kelompok tertentu.
Preferensi ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk melihat adanya perubahan dalam sistem kepemimpinan yang lebih terbuka, inklusif, dan tidak terpusat pada satu keluarga atau dinasti politik saja.
Keinginan tersebut mencerminkan harapan untuk memilih pemimpin yang lebih mengedepankan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik, bukan hanya berdasarkan faktor keturunan atau hubungan keluarga.
Survei yang dilakukan pada 9-14 November 2024 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Sindikasi Survei Indonesia (SSI) melibatkan 800 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menunjukkan adanya keinginan besar masyarakat untuk perubahan nyata dalam kepemimpinan Kabupaten Probolinggo, dengan 76 persen responden menyatakan ketidaksukaan terhadap kepemimpinan berbasis dinasti politik.
Data ini menandakan bahwa mayoritas warga Kabupaten Probolinggo berharap ada perubahan signifikan dalam cara pemimpin dipilih dan dijalankan, dengan harapan agar kepemimpinan yang lebih demokratis dan transparan dapat terwujud di masa depan.
“Mayoritas warga menginginkan perubahan, baik dalam hal kepemimpinan maupun sistem birokrasi. Ada kekhawatiran yang cukup besar jika daerah ini kembali dipimpin oleh keluarga dinasti,” ujar Peneliti LSI, Yoes C. Kanawas, dalam rilis tertulis yang diterima Beritakata.id, Jumat (22/11/2025).
Hasil survei yang menunjukkan hanya 6,7 persen masyarakat yang masih mendukung keberlanjutan dinasti politik di Kabupaten Probolinggo, serta mayoritas responden yang memilih untuk tidak memberikan jawaban, mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang signifikan terhadap sistem politik yang didominasi oleh dinasti.
Ini juga menunjukkan bahwa banyak warga yang menginginkan pemimpin yang lebih independen dan inovatif, yang tidak terikat oleh tradisi politik keluarga atau kekuasaan yang turun-temurun.
Keinginan untuk memiliki pemimpin yang lebih independen bisa mencerminkan harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih besar, di mana pemimpin baru diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih segar, mengatasi tantangan lokal, dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
Selain itu, angka yang cukup besar dari mereka yang tidak memberikan jawaban dapat mencerminkan ketidakpastian atau ketidakpedulian, yang menunjukkan bahwa masih ada kebingungan atau apatisme terhadap pilihan politik yang ada.
Lebih lanjut, survei ini juga mengungkap tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Gus Haris dan Ra Fahmi. Elektabilitas pasangan ini mencapai 75,1 persen (versi LSI) dan bahkan menyentuh 78 persen (versi SSI). Dukungan ini dikaitkan dengan program-program unggulan yang ditawarkan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses pendidikan.
“Pasangan Gus Haris-Ra Fahmi berhasil merepresentasikan aspirasi warga yang menginginkan perubahan dan kepemimpinan yang bersih dari pengaruh dinasti,” tambah Yoes.
Hasil survei ini bisa dianggap sebagai sinyal kuat bagi perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Probolinggo.
Keinginan masyarakat yang lebih mengutamakan pemimpin yang hadir untuk melayani dan mendengar, daripada yang hanya fokus pada mempertahankan kekuasaan, menunjukkan bahwa ada keinginan mendalam untuk perbaikan dan pembaruan. ig/fa
