PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo yang dijadwalkan pada 27 November tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo menggandeng media, ormas dan organisasi kepemudaan dalam sosialiasi pengawasan partisipatif dan peran strategis organisasi dalam Pemilihan 2024 di Paiton, Senin (18/11/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yonki Hendriyanto mengatakan, sosialiasi digelar untuk meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pilkada berkualitas.
“Kita awasi bersama pilkada Kabupaten Probolinggo, termasuk kerawanan money politics,” jelas Yonki.
Ketua Bawaslu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu untuk memastikan transparansi dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik kecurangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan mendorong lebih banyak individu serta organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Probolinggo berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat dan lembaga untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar.
Hadir sebagai narasumber yakni Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa, dan Ketua Pokja Jurnalis Kraksaan atau Pokja Media Kabupaten Probolinggo Ahmad Faisol.
Menurutnya 9 hari ke depan, yang paling rawan terjadi adalah money politics.
“Money politics memiliki daya rusak dalam Pilkada. Sehingga ini harus diawasi menjelang pencoblosan pada 27 November 2024,” jelas dia di hadapan puluhan ormas dan organisasi kepemudaan.
Sebagai wadah bagi para jurnalis di wilayah tersebut, Pokja Jurnalis Kraksaan berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat mengenai tahapan pilkada.
Faisol mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa berita yang disampaikan kepada publik bersifat objektif dan tidak berpihak.
“Kami akan terus melaksanakan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi setiap aktivitas yang berhubungan dengan Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pokja Jurnalis Kraksaan menggelar serangkaian kegiatan dengan Bawaslu, dan KPU Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam melaporkan informasi terkait pilkada secara berimbang dan bertanggung jawab.
“Kami ingin jurnalis di Kraksaan tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas proses demokrasi,” tambahnya.
Selain itu, Pokja Jurnalis Kraksaan juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk penyelenggara pemilu, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.
Diharapkan bahwa peran aktif Pokja Jurnalis Kraksaan dalam mengawasi dan memberitakan proses pilkada ini dapat membantu menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Kabupaten Probolinggo.
Keterlibatan media, khususnya jurnalis lokal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang tepat untuk mereka.
Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada, organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal situasi dan memberikan update terbaru mengenai perkembangan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat terinformasi dengan baik.
“Kami siap menjalankan tugas kami demi demokrasi yang lebih baik,” tutup Faisol.
Sosialisasi ini diikuti 81 orang dari organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi awak media, dan Badan Eksekutif Mahasiswa tiga kampus. ig/fa
