Diduga Alami Gangguan Kesehatan Usai Santap MBG, Dinkes Kota Malang Monitoring Pelajar SMK Kesehatan Adi Husada

SMK Kesehatan Adi Husada Malang.

MALANG, BERITAKATA.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang melakukan monitoring dan pendataan terhadap sejumlah pelajar SMK Kesehatan Adi Husada yang diduga mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif akan mendatangi rumah sakit guna memastikan penanganan medis bagi para siswa berjalan optimal.

“Ya, jadi karena kemarin kita belum mendapatkan info ya, jadi baru tadi pagi sehingga saya berangkat ke sini dengan beberapa info-info awal ya. Dan memang kalau kronologinya tadi sudah Bu Kepala Sekolah kan sudah disampaikan ya,” ujar Husnul Muarif pada Rabu (18/11/2026).

Dalam keterangannya, Husnul menjelaskan bahwa Dinkes Kota Malang saat ini masih fokus mendata para pelajar yang masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun mereka yang sudah diperbolehkan pulang. Berdasarkan data awal, penanganan medis tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Malang. Sebanyak tiga orang siswa saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hermina dengan kondisi stabil dan diperkirakan segera diizinkan pulang dalam waktu dekat.

Sementara itu, pihak Dinkes Kota Malang juga memantau rumah sakit lain, termasuk Rumah Sakit Bhirawa Bhakti, serta berencana meninjau Rumah Sakit Hermina untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Dari kami nanti khususnya di Dinas Kesehatan ini kami masih mendata beberapa siswa atau siswi yang masih dirawat ya di rumah sakit, atau mereka yang sudah dirawat di rumah sakit tapi sudah diperbolehkan pulang ya. Nah ini sementara yang masih ada di rumah sakit salah satunya ada di Rumah Sakit Hermina itu sebanyak tiga orang masih dirawat, kondisinya stabil. InsyaAllah mungkin hari ini atau besok sudah bisa kembali. Nah di rumah sakit lain, infonya di Lavalette kami belum mendapatkan laporan, habis ini tak mampir ke Lavalette, salah satunya di Rumah Sakit Birawa Bhakti. Jadi ada tiga rumah sakit,” jelas Husnul.

Menanggapi prosedur pengujian sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan, Husnul menjelaskan bahwa pihak pengelola SPPG wajib menyediakan ruang penyimpanan khusus sampel makanan. Sampel dari setiap menu masakan harian harus disimpan selama dua hingga tiga hari sebagai langkah mitigasi dan bahan uji laboratorium manakala terjadi kasus gangguan kesehatan atau pencernaan pada konsumen.

Sampel makanan yang disimpan di tempat penyimpanan resmi SPPG tersebut memiliki kesamaan mutu dan kondisi dengan makanan yang didistribusikan ke lapangan, sehingga validitas pengujiannya tetap terjamin.

“Ya. Lah ini kita kan masih belum ke SPPG-nya. Nah kalau di SPPG itu kan ada ruang penyimpanan makanan yang kemarin. Itu harus ada itu, itu nanti kita buktikan. Misalnya masak hari ini, yang hari ini didistribusikan tapi sampelnya itu harus disimpan ya, selama dua sampai tiga hari. Nah itu sebagai anu nanti kalau sampel ini bisa dilakukan pemeriksaan manakala ada kasus-kasus apa yang berkenaan dengan pencernaan makanan. Sampel di TKP itu sama dengan sampel yang disimpan. Ya, karena MBG yang dibagikan semuanya itu salah satunya sampelnya disimpan di lemari, tempat penyimpanan di SPPG,” jelas Husnul.

Sebagai langkah tindak lanjut menyeluruh, Dinkes Kota Malang bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan segera mendatangi titik dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Nah sehingga nanti tindak lanjutnya tentu satu, kami akan mendapatkan informasi nanti dari SPPG ya, dapur MBG-nya. Nanti kita akan ke sana ya, dan tentu saya tidak sendiri nanti dengan apa namanya, tim MBG itu loh ya, Satgas MBG ya. Sehingga nanti mungkin nanti saya bersama OPD yang ada di Satgas MBG ya untuk melakukan beberapa informasi-informasi terkait dengan adanya gangguan pencernaan setelah mengonsumsi MBG yang dari dapur SPPG,” tegasnya.

Terkait pengawasan berkala, Husnul mengungkapkan bahwa Satgas MBG Kota Malang sebelumnya telah mendapatkan arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat kegiatan monitoring, evaluasi, dan visitasi ke seluruh dapur SPPG.

Di Kota Malang sendiri, Kepala Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Dandung Julhardjanto, telah mengonsolidasikan agenda visitasi ke total 87 SPPG. Agenda pengawasan lapangan tersebut rencananya turut didampingi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang guna memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kita di Satgas, nah di Satgas ini kemarin sudah mendapatkan arahan dari Kemendagri, langsung dari Mendagri dan juga Kepala BGN ya untuk daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan visitasi. Nah ini Kepala Satgas kita Sekda, Pak Dandung, ini sudah mengonfirmasi atau mengonsolidasikan untuk dilakukan visitasi ke 87 SPPG yang ada di Kota Malang. Nanti Pak Wali dan juga Pak Wakil Wali Kota juga akan mendampingi visitasi,” terang Husnul.

Dalam pelaksanaannya, visitasi tersebut menilai sekitar 16 indikator utama yang telah ditetapkan oleh Kepala BGN. Setiap SPPG akan dievaluasi secara berkala, dan hasil penilaiannya langsung diunggah ke dalam sistem aplikasi resmi milik BGN. Berdasarkan penilaian aplikasi tersebut, terdapat tiga kategori rekomendasi operasional, yakni tetap berjalan (hijau), berjalan dengan rekomendasi perubahan (kuning), serta status penghentian sementara atau suspend (merah).

Hingga saat ini, tercatat baru dua SPPG yang telah selesai menjalani proses monitoring dan pengawasan, sementara 85 SPPG lainnya sedang dijadwalkan secara bertahap oleh Satgas MBG Kota Malang.

“Nanti hasil evaluasi visitasi itu nanti langsung masuk di dalam aplikasinya BGN. Sehingga nanti rekomendasinya itu ada tiga ya, tetap berjalan, berjalan dengan perubahan, dan tidak berjalan. Satu suspen ya, tiga itu suspen merah ya. Kemudian kuning masih berjalan dengan rekomendasi perubahan. Nanti akan dievaluasi lagi apakah perubahan-perubahan itu dilaksanakan atau tidak. Itu nanti kita masukkan lagi ke aplikasinya di Kepala BGN. Sehingga nanti yang menentukan kuning, hijau, merah itu adalah aplikasinya dari BGN,” pungkas Husnul. (NP/ FAS)

Reporter: Nugraha Perdana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *