MALANG, BERITAKATA.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa ribuan Satuan Pelayanan Pemakanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari ribuan dapur yang telah beroperasi, baru 1.700 dapur yang tercatat memiliki sertifikat tersebut.
Fakta tersebut diungkapkan Emil saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur di Kota Malang, Kamis (9/4/2026). Emil menekankan bahwa percepatan sertifikasi sangat krusial untuk menjamin kualitas dan keselamatan penerima manfaat.
“Jumlah SPPG yang terdata ini sebenarnya 4.235, namun yang operasional 3.412. Tapi data Pak Waka BGN (Badan Gizi Nasional) adalah 3.800-an. Nah, yang sudah SLHS menurut data kami 1.700. Sisanya ini harus segera kita selesaikan SLHS-nya,” ujar Emil dalam sambutannya pada Kamis (9/4/2026).
Terkait perizinan, Emil menjelaskan bahwa BGN telah mengambil langkah tegas mewajibkan seluruh pengelola dapur MBG untuk mendaftar dan memenuhi persyaratan SLHS. Jika pengelola tidak melakukan pendaftaran, operasional dapur akan ditutup sementara.
“Kemarin sempat ramai di Jawa Timur 770 dapur MBG ditutup sementara, ternyata setelah direvisi angkanya tidak sampai 200 bahkan. Jadi semua sudah daftar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa saat ini proses persetujuan SLHS berada di tangan pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Ia mengingatkan agar Dinkes melakukan pengecekan secara ketat dan tidak sekadar memberikan persetujuan sebagai formalitas belaka.
“Kalau bolanya ada di pemerintah, ya kita akui saja. Tidak apa-apa karena kan kita butuh waktu juga untuk menyetujui. Dan tidak berarti kalau sudah daftar pasti SLHS-nya turun, karena rekan-rekan Dinkes punya tanggung jawab memastikan bahwa standarnya terpenuhi. Kalau sampai disetujui, tapi tidak terpenuhi, nanti kita yang disalahkan,” tegas Emil.
Sebagai bentuk dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program prioritas Presiden Prabowo ini, Emil menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk Satgas Percepatan MBG yang dipimpin langsung oleh dirinya atas mandat Gubernur. Satgas ini berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota agar program berjalan terstruktur.
“Di bawah Kasatgas MBG Provinsi, kami punya grup WA langsung dengan Kasatgas masing-masing kabupaten/kota. Di grup inilah segala hal kami pastikan bisa kita sikapi dengan cepat,” paparnya.
Terkait insiden yang sempat terjadi di beberapa daerah, Emil menilainya sebagai proses pembelajaran yang harus segera disikapi dengan pembenahan. Ia juga mengapresiasi langkah tegas BGN yang langsung menutup sementara dapur yang mengalami kejadian luar biasa hingga perbaikan terstruktur dilakukan.
Kehadiran GAPEMBI Jawa Timur diharapkan dapat menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan dalam menjaga kelayakan dapur MBG, sekaligus memastikan program ini memberikan efek domino pada perekonomian lokal tanpa mematikan usaha yang sudah ada.
“Harapan kami masyarakat ikut merasakan manfaat. Baik mereka yang menyediakan bahan-bahan, bekerja sebagai petugas di SPPG, hingga masyarakat sekitar. Apabila ada ibu-ibu kantin atau abang-abang jualan yang terdampak, itu sudah dicarikan potensi kemitraannya,” tuturnya.
Pihaknya berkomitmen untuk memproses perizinan SLHS secara efektif dan efisien, serta meminta seluruh pihak mencari jalan keluar jika terdapat kendala di lapangan.
“Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, bukan dengan dipersulit, tapi dicarikan solusinya bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat,” pungkas Emil.
