PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Diskusi mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait rendahnya rata-rata lama sekolah yang masih berada di angka 6,3 tahun, kembali menarik perhatian.
Dalam momentum serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2030 pada Senin (3/3/2025), Arief Hidayat, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi IV, menyampaikan usulan penting mengenai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Dayat, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tantangan semacam ini memang sudah cukup lama ada.
“Kita sadari bahwa banyak penerima bansos yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan menjadi langkah strategis untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan,” ujar Dayat, Selasa (4/3/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan nonformal dalam merealisasikan program ini.
“Jika kita dapat mengintegrasikan program pendidikan kesetaraan dengan skema bantuan sosial, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan dukungan ekonomi tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka,” tambahnya.
Momen sertijab ini dianggap tepat, mengingat IPM kini menjadi perhatian serius dalam visi kepemimpinan baru Kabupaten Probolinggo yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
DPRD berharap agar usulan ini segera ditindaklanjuti, sehingga program pendidikan kesetaraan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan IPM daerah. Kesejahteraan masyarakat, diharapkan, dapat menjadi prioritas utama kepemimpinan yang baru ini. ig/fa
