Kolaborasi 4 Instansi, 9 Anak Kota Probolinggo Kantongi Kepastian Hukum Perwalian

Kegiatan penganugerahan dan sosialiasi perwalian anak di Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — Sebanyak sembilan anak di Kota Probolinggo resmi mendapatkan penetapan perwalian melalui kolaborasi Pemerintah Kota Probolinggo, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo, dan Kementerian Agama (Kemenag).

Penetapan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.

Penyerahan penganugerahan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang berkontribusi dalam proses perwalian itu dilakukan dalam kegiatan Penganugerahan dan Sosialisasi Perwalian Anak yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo di Bale Hinggil, Rabu (19/11/2026).

Sembilan anak tersebut berasal dari tiga LKSA. Rinciannya, LKSA Putra Muhammadiyah empat anak, LKSA Putri Muhammadiyah tiga anak, dan LKSA Al Umah dua anak. Ketiga lembaga itu menerima apresiasi atas kontribusinya mendampingi proses perwalian sejak tahap awal hingga memperoleh penetapan pengadilan.

Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengatakan perwalian merupakan bagian penting dari upaya memastikan anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun tidak lagi berada dalam pengasuhan orang tua.

Menurutnya, tanggung jawab perwalian tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi harus memastikan anak dapat tumbuh, memperoleh pendidikan, hingga mampu mandiri dan memiliki pekerjaan yang layak.

“Perwalian anak ini menjadi dasar sehingga anak mendapatkan perlindungan dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Pengasuhannya sampai dia lepas SMA, bahkan program pemerintah bisa membantu banyak sampai disarjanakan,” ujarnya.

Ina juga meminta camat dan lurah berperan aktif mendata anak-anak yang membutuhkan pendampingan perwalian. Terlebih, masih terdapat anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya sehingga status pengasuhan dan perwaliannya perlu mendapatkan kepastian hukum.

Ina menegaskan, pendataan tersebut penting agar hak anak tidak terabaikan, termasuk apabila anak memiliki aset peninggalan orang tuanya.

“Data itu yang dibutuhkan pemerintah melalui Bapak Camat dan Bapak Lurah, karena anak ini biar tidak lepas haknya. Apalagi kalau sudah memiliki aset dari orang tuanya, maka data itu diperlukan untuk membantu si anak sampai mentas atau memiliki pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Lilik Setiyawan menjelaskan, penetapan perwalian merupakan hasil kolaborasi empat instansi, yakni Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo, dan Kemenag.

Melalui kerja sama tersebut, pihaknya bersama Dinsos PPPA dan sejumlah LKSA melakukan pendataan terhadap anak-anak yang belum memiliki kejelasan status wali.

Dari hasil pendataan awal, ditemukan 11 anak yang membutuhkan penetapan perwalian. Namun, setelah melalui seleksi administrasi, hanya sembilan anak yang memenuhi persyaratan untuk diproses hingga mendapatkan penetapan pengadilan.

Kajari menyebut, jumlah anak yang mendapatkan penetapan perwalian pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Kejari Kota Probolinggo mengajukan perwalian untuk dua anak, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai sembilan anak.

“Alhamdulillah, di 2026 ini bisa sembilan. Kami berharap jika ada anak-anak yang membutuhkan legalitas tentang perwalian, segera berkomunikasi dengan kami atau Dinas Sosial sehingga anak-anak itu bisa memperoleh hak-haknya,” katanya.

Menurut Kajari, kepastian hukum mengenai wali sangat diperlukan karena berkaitan dengan berbagai urusan administrasi anak, mulai dari pendidikan hingga memasuki dunia kerja.

Karena itu, ia mengajak seluruh pengelola LKSA di Kota Probolinggo untuk memanfaatkan program tersebut dengan mengajukan permohonan perwalian bagi anak-anak yang belum memiliki wali secara hukum.

Di sisi lain, Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo Siti Romlah menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tetapi juga sarana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perwalian anak.

Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum perwalian, persyaratan dan prosedur penetapan wali, serta tugas dan tanggung jawab seorang wali.

Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, lurah, LKSA, dan petugas terkait itu diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Romlah berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi awal penguatan komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

“Persoalan sosial, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan perwalian anak, tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kepedulian seluruh pihak,” demikian Romlah. ig/fat/fa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *