MALANG, BERITAKATA.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengembangkan aplikasi layanan digital bernama SiPatas guna memperkuat pencegahan sengketa lahan sekaligus memberantas praktik mafia tanah. Inovasi berbasis digital ini dirancang sebagai pusat informasi pertanahan dan kanal pengaduan yang terintegrasi bagi masyarakat.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam, mewakili Kepala Kejari Kota Malang Adung Sutranggono, menjelaskan bahwa peluncuran resmi aplikasi tersebut dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2026 mendatang.
Menurut Anam, kehadiran SiPatas bertujuan memudahkan warga mendapatkan akses data pertanahan yang akurat sebelum melakukan transaksi maupun untuk melaporkan indikasi pelanggaran hukum di bidang pertanahan.
“Platform aplikasi digital ini dirancang secara terintegrasi, yang mana di dalamnya memuat berbagai informasi. Mulai dari pengecekan status tanah, profil pengembang (developer), pemetaan zonasi wilayah Kota Malang, informasi perizinan, konsultasi hukum, hingga pelaporan dan pengaduan terkait mafia tanah,” ujar Anam saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Terkait teknis penggunaan, pihak kejaksaan memastikan alur pelaporan melalui SiPatas dibuat praktis agar mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Warga tidak perlu menempuh prosedur yang rumit untuk menyampaikan laporan.
“Jadi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan memindai kode QR pada poster atau melalui tautan formulir SiPatas yang nantinya akan dicantumkan di akun media sosial resmi Kejari Kota Malang,” imbuh Anam.
Mengenai durasi tindak lanjut, setiap aduan yang masuk dengan berkas persyaratan lengkap ditargetkan rampung dalam kurun waktu paling lama dua bulan. Meski demikian, durasi penyelesaian tersebut tetap menyesuaikan tingkat kompleksitas temuan di lapangan pada fase pemeriksaan pendahuluan.
“Proses penanganan laporan pengaduan masyarakat umumnya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima lengkap. Tetapi, tenggang waktu ini dapat berubah tergantung pada tahap pemeriksaan awal apabila ditemukan laporan yang membutuhkan verifikasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Anam menegaskan bahwa data dan laporan yang dihimpun melalui SiPatas tidak hanya berhenti pada penanganan perkara semata. Informasi tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai basis data pengawasan tata ruang dan pertanahan lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
“Dari informasi pelaporan atau pengaduan tersebut, dapat dijadikan bahan acuan bagi maupun stakeholder terkait seperti Bapenda, DPMPTSP, maupun DPUPRPKP dalam melakukan pengawasan lahan di Kota Malang. Ini menjadi tindak lanjut upaya preventif dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Kota Malang,” tutup Anam. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana












