MALANG, BERITAKATA.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi menyampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian dokumen tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada Senin (9/3/2026).
Wahyu menjelaskan bahwa penyerahan LKPJ ini merupakan kewajiban kepala daerah yang harus diselesaikan pada triwulan pertama setiap tahunnya. Dokumen tersebut merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Ya ini penyampaian LKPJ tahunan yang di awal tahun sudah harus maksimal tiga bulan, yang harus saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban saya melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah,” ujar Wahyu usai rapat paripurna.
Dalam laporannya, Wahyu memaparkan berbagai capaian kinerja, kelengkapan data, serta penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025. Ia juga menegaskan bahwa LKPJ 2025 telah memuat jawaban serta tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kota Malang pada tahun 2024.
“Dalam LKPJ ini adalah jawaban-jawaban rekomendasi dari DPRD tahun 2024 kemarin yang ditindaklanjuti di 2025. Dan itu juga sudah kita jawab semua dalam satu laporan LKPJ kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelasnya.
Terkait keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam mencapai target dan surplus anggaran, Wahyu menyebut bahwa hal tersebut tidak lepas dari strategi yang matang serta keberanian dalam membuat terobosan.
“Kita punya target. Target ini berdasarkan perhitungan dan analisis dan kajian, tetapi tentu harus juga ada inovasi dan terobosan agar surplus itu bisa kita lampaui. Banyak yang sudah kita lakukan dan melampaui dari target, dan beberapa hal itu juga dari data-data itulah maka Pemkot Malang mendapatkan berbagai macam penghargaan,” tegas Wahyu.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025, Wahyu menyampaikan bahwa hal tersebut akan dibahas lebih detail pada saat pembahasan APBD Perubahan. Ia menilai secara umum kinerja Pemkot Malang berjalan positif dan nantinya akan dikaji secara rinci oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang.
“Evaluasinya alhamdulillah di tahun 2025 kemarin beberapa target dan juga rekomendasi dari DPRD sudah bisa kita lakukan dengan baik. Nanti secara detail akan dibahas oleh Pansus dari DPRD untuk membahas secara khusus terkait dengan LKPJ kami,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengonfirmasi bahwa pihaknya baru menerima dokumen LKPJ tersebut pada hari yang sama. Ia mengatakan DPRD akan mempelajari isi laporan secara komprehensif sebelum memberikan pandangan resmi.
“Dokumen baru saya terima hari ini. Tadi sempat skimming sebentar, makanya baru sampai halaman ke berapa, masih pendahuluan ya. Jadi nanti saya pelajari dulu. Luangkan waktu teman-teman, pastinya nanti kita akan berikan rilis juga setelah kita melakukan rapat khusus nanti,” kata Amithya.
Amithya menegaskan bahwa evaluasi LKPJ oleh legislatif berorientasi pada penyempurnaan kebijakan, bukan sekadar mencari celah kelemahan pihak eksekutif. Pihaknya akan memastikan setiap kebijakan dan program sebelumnya benar-benar telah ditindaklanjuti.
“Pastinya kita akan memberikan improvement ya, jadi bukan untuk mencari kekurangannya, tetapi bagaimana ini sebagai sebuah dasar untuk membuat kebijakan yang lebih tepat ke depan,” paparnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Malang juga akan menyoroti secara kritis klaim keberhasilan pelampauan target yang dipaparkan oleh Wali Kota. Amithya mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri akar dari sisa anggaran atau surplus yang terjadi.
“Nanti kita cek apakah memang keberhasilan pelampauan atau memang ada beberapa hal yang tidak bisa terselesaikan, misalnya pengerjaan anggaran yang mungkin tidak terserap. Nah, itu nanti kita cek,” pungkas Amithya.
