PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, KH Didik Humaidi, kembali turun ke masyarakat dalam rangka Reses Tahap II Masa Sidang II Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang digelar di Paiton pada Sabtu (7/3/2026), politisi senior ini mengantongi sederet persoalan krusial mulai dari infrastruktur jalan, dampak pembangunan tol, hingga produktivitas lahan pertanian.
Dampak Pembangunan Tol dan Akses Pendidikan
Salah satu poin utama yang mencuat adalah dampak pembangunan jalan tol di Desa Jabung Wetan. Warga mengeluhkan ketiadaan plengsengan di wilayah terdampak, yang mengakibatkan banjir masuk ke pemukiman setiap kali hujan turun.
“Hampir di semua titik reses, warga Jabung Wetan mengusulkan pembangunan plengsengan. Ini mendesak karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan tempat tinggal mereka,” ujar KH Didik Humaidi.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Jabung Wetan dan Desa Sumberan. Meski tidak perlu besar, jembatan ini vital sebagai akses utama anak-anak sekolah.
Krisis Lahan Makam dan Infrastruktur Jalan
Beralih ke Kecamatan Kotaanyar, KH Didik menerima aspirasi mengenai penuhnya lahan pemakaman umum. Kondisinya cukup memprihatinkan karena saat menggali kuburan baru, warga kerap menemukan tulang-belulang dari jenazah sebelumnya.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan tajam di Desa Kalikajar Kulon dan Kalikajar Wetan. Kerusakan jalan di wilayah tersebut dinilai sudah sangat parah. Minimnya Dana Desa (DD) dan tidak meratanya Dana Afirmasi di wilayah Paiton, Kotaanyar, hingga Pakuniran membuat pemerintah desa kesulitan melakukan perbaikan mandiri.
“Dana afirmasi desa adalah harapan satu-satunya untuk membangun infrastruktur desa saat ini. Kami akan berupaya agar distribusi dana ini lebih merata dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dorong Produktivitas Pertanian Lewat Sumur Bor
Untuk sektor pertanian, KH Didik menyoroti kendala pengairan di Desa Sambirampak Lor dan Sambirampak Kidul. Saat ini, petani hanya bisa menanam dua kali setahun (tembakau dan padi), sementara sisa enam bulan lahan menganggur karena kekurangan air.
Warga mengusulkan pengadaan sumur bor yang mampu mengaliri 10 hingga 15 hektare sawah.
“Jika pemerintah daerah bisa memfasilitasi ini, siklus tanam bisa naik menjadi tiga kali setahun. Secara otomatis, pendapatan dan kesejahteraan petani kita akan meningkat,” jelas Didik.
Perbaikan Jalan Utama dan Drainase
Terakhir, KH Didik berkomitmen mengawal perbaikan jalan penghubung dari Tugu Pancasila Kotaanyar hingga Sambirampak Lor yang merupakan wewenang Dinas PUPR.
Menurutnya, diperlukan perbaikan drainase karena posisi bahu jalan saat ini lebih tinggi dari saluran air, sehingga sering terjadi genangan yang membahayakan pengendara.
“Semua aspirasi ini, termasuk persoalan pupuk, telah saya catat dan akan dituangkan dalam laporan resmi reses untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. ig/fa
