MALANG, BERITAKATA.id – Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Firhando Gumelar, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, terkait urgensi mempertahankan sistem ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa penerapan ambang batas parlemen mutlak diperlukan untuk memastikan sistem multipartai sederhana tetap berjalan. Hal ini disampaikan Firhando menanggapi dinamika politik nasional terkait wacana perubahan ambang batas parlemen.
“Kami sangat mendukung penuh pernyataan dan sikap dari Pak Sekjen kami, Pak Sarmuji. Parliamentary threshold harus tetap ada,” tegas Firhando Gumelar pada Rabu (4/2/2026).
Menurut Firhando, pembatasan jumlah partai yang masuk ke parlemen melalui threshold memiliki fungsi strategis dalam tata kelola negara. Ia menilai penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sejalan dengan kinerja pemerintahan.
“Fungsinya jelas, dengan sistem multipartai yang sederhana dapat menjaga efektivitas, efisiensi, dan stabilitas pemerintahan dalam mengawal dan menjalankan program untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek stabilitas pemerintahan, Firhando juga menyoroti dampak positif aturan ini terhadap internal partai politik. Adanya ambang batas dinilai menjadi “pecut” bagi partai politik untuk tidak sekadar berdiri, melainkan memiliki akar yang kuat.
“Selain itu, threshold juga memacu partai politik untuk terus memperkuat struktur organisasi ke bawah,” jelas Firhando.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan struktur tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata. Menurutnya, partai politik dituntut untuk aktif terjun ke lapangan dan memberikan solusi atas masalah rakyat, bukan sekadar hadir saat momentum pemilu.
“Serta hadir dan melakukan gerak advokasi kerakyatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat,” katanya.
Firhando menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni legitimasi demokrasi.
“Sebagai bentuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sistem politik dan parpol,” pungkasnya. ig/nn
