PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) fraksi terhadap Raperda APBD 2027 dan penetapan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, dan jajaran pejabat Pemkab Probolinggo. Jawaban Pemkab disampaikan langsung Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris.
Penetapan 21 Propem Perda tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2026.
Ketua DPRD Oka menjelaskan, sebanyak 21 draf regulasi tersebut menyasar sektor vital yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
“Di antaranya Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027-2047,” ujar Oka.
Selain itu, masuk pula Propem Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan penetapan tersebut, DPRD menargetkan pembahasan legislasi sepanjang tahun 2027 berjalan efektif dan tepat waktu.
Terkait jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2027,
Pemkab menjelaskan APBD 2027 disusun berdasarkan RKPD dan visi-misi kepala daerah, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Sektor pertanian, perikanan, dan kelautan juga menjadi perhatian.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, menyesuaikan NJOP, memperbarui data potensi pendapatan, serta memperluas digitalisasi layanan pembayaran.
Terkait penataan OPD, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama masa transisi. Pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi melalui manajemen talenta ASN.
Selanjutnya, Pemkab mengungkapkan ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai 78 persen. Penyusunan APBD 2027 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Lalu, Pemkab Probolinggo memaparkan langkah peningkatan PAD, meliputi optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data potensi pendapatan, serta peningkatan kapasitas SDM. Untuk pembangunan infrastruktur jalan, APBD 2027 mengalokasikan Rp60,54 miliar.
Kemudian, Pemkab menyebut komposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan komponen belanja lainnya. Pemkab akan mengevaluasi alokasi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Pemkab menjelaskan penurunan dana transfer pusat berdampak pada pengurangan belanja perangkat daerah, sehingga target program disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dalam rancangan APBD 2027, alokasi belanja modal tercatat sebesar 6,7 persen.
Di bidang pendidikan, anggaran yang disiapkan mencapai 32,01 persen dari total APBD. Sementara belanja pegawai direncanakan sebesar 33,53 persen.
Sektor pariwisata menjadi agenda strategis. Melalui program SAE Wisata, Pemkab menargetkan pengembangan 100 desa setiap tahun dengan tiga klaster unggulan, yakni Bromo, Bentar, dan Bermi.
Dalam pembahasan anggaran, target PAD yang sebelumnya ditetapkan dalam rancangan KUA-PPAS sebesar Rp458,79 miliar meningkat menjadi Rp484,63 miliar setelah pembahasan Badan Anggaran DPRD. Pemerintah juga merencanakan perubahan perda terkait penyertaan modal kepada Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. ig/fa/*












