PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – DPRD Kabupaten Probolinggo bersama Pemkab memulai pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali lewat penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada rapat paripurna, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyampaikan, LKPD 2025 telah diaudit BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali ke-13 berturut-turut. Opini diterima 29 Mei 2026.
Dari sisi anggaran, realisasi pendapatan 2025 tercatat Rp2,51 triliun dari target Rp2,44 triliun, atau 102,87%. Sementara belanja dan transfer terealisasi Rp2,49 triliun dari pagu Rp2,61 triliun, atau 95,37%.
Dengan demikian APBD 2025 surplus Rp17,64 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Silpa tahun berjalan mencapai Rp191,01 miliar.
Rincian pendapatan terdiri dari PAD Rp2,51 triliun dan pendapatan transfer Rp2,44 triliun. Belanja meliputi belanja operasi Rp1,79 triliun, belanja modal Rp204,2 miliar, belanja tak terduga Rp10,1 miliar, dan belanja transfer Rp491,8 miliar.
“Posisi keuangan per 31 Desember 2025, total aset Pemkab Probolinggo Rp3,14 triliun dan total kewajiban Rp100,7 miliar. Ekuitas tercatat Rp3,04 triliun,” kata Haris. ig/fa
