Ketua Petani Tembakau Probolinggo Merasa Pemerintah Mulai Kurang Perhatian

Ketua APTI Kabupaten Probolinggo, Ahmad Mudzakkir

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Memasuki musim tanam tembakau di tahun 2023 ini, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo mempunyai sejumlah harapan kepada gudang tembakau dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

Ketua APTI Kabupaten Probolinggo, Ahmad Mudzakkir menyebut, pertama, diharapkan ada bantuan berupa subsidi pupuk dari dana cukai khusus petani tembakau.

Sebab, sejak tahun 2022, pupuk subsidi untuk tembakau sudah diputus. Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat sebab kontribusi tembakau terhadap kas negara juga jelas adanya.

“Sedangkan komoditi pertanian selain tembakau dapat subsidi pupuk sementara tembakau tidak. Jadi harapan petani bagaimana sekiranya ada bantuan pupuk subsidi dalam rangka peningkatan kualitas tembakau dari dana alokasi cukai,” terang Mudzakkir, Kamis (4/5/2023). 

Mudzakkir menjelaskan, tembakau idealnya membutuhkan pupuk satu kuintal SP36, satu kuintal Urea dan empat kuintal ZA. Jadi kebutuhannya enam kuintal per hektar untuk satu kali tanam. 

“Komposisi yang digunakan adalah 1-1-4  dan harga pupuk itu mahal rata-rata harganya di atas Rp 600.000. Kalau tidak ditopang dengan harga yang seimbang seperti tahun kemarin ya geletak petaninya. Harga tembakau mahal tahun kemarin (2022) itu karena tembakau bahan bakunya kurang  sebab di tahun tanam 2021 curah hujannya tinggi sedangkan dengan adanya Covid-19 perokok bertambah,” jelas Mudzakkir.

Menurut Mudzakkir, akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap petani tembakau mulai berkurang karena dulu tiap tahun sejak tahun 2006 sampai 2020 selalu ada sosialisasi di tingkat kecamatan untuk menyeimbangkan kebutuhan pabrikan dengan luasan hamparan areal.

Dari setiap gudang itu, dulu APTI dengan dinas terkait ke gudang meminta penjelasan kebutuhan tanam. 

“Jadi ditanyakan kebutuhan gudang berapa ton lalu di-break down berupa areal dari sembilan kecamatan sentra tembakau itu dibagi dengan kebutuhan gudang tujuannya agar tidak over produksi. Karena Covid-19 akhir-akhir ini tidak ada sosialisasi, padahal manfaatnya sosialisasi ini besar bagi petani dan gudang tembaku untuk informasi kemampuan gudang dan sebaliknya. Juga berpengaruh nantinya ke kualitas tembakau seperti apa,” tutur Mudzakkir.

Mudzakkir pun bersyukur pemerintah bakal kembali menggelar sosialisasi seperti dulu yang akan digelar pada Rabu (10/5/2023) mendatang. Namun di sisi lain ia juga menyayangkan sebab masa tanam sudah hampir tiba yang mana akan dimulai pada Kamis (25/5/2023) sampai Selasa (20/6/2023) dan akan dipanen pada pertengahan Agustus.

Lalu harapan ke gudang tembakau adalah bagaimana sekiranya gudang yang ada di Probolinggo ini mendahulukan membeli tembakau lokal dari pada tembakau dari daerah luar dan harga naik dari tahun kemarin.

“Kualitas tembakau tahun kemarin itu sebenarnya kurang bagus namun karena memang kebutuhan lebih tinggi dari pengadaan jadi harganya naik. Harapan ada kesesuaian lebih dari kemarin. Minimal satu digit di atas kemarin harganya untuk tahun 2023 ini,” harap Mudzakkir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian (SP3) Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Bambang Suparyitno mengatakan, untuk sosialisasi tentang areal tembakau memang akan dilaksanakan pada tanggal yang sudah disebutkan.

Bambang mengatakan, sosialisasi sebenarnya akan digelar lebih awal, namun dimundurkan karena ada beberapa pertimbangan. Antara lain karena pada bulan Maret-April masuk bulan Suci Ramadan

“Lalu libur nasional pada mulai  Kamis (20/4/2023) sampai Rabu (26/4/2023). Jika kami laksanakan pada minggu satu bulan Mei masih dirasa persiapan yang panjang untuk undangan dan lain-lain perlu waktu  sehingga dengan terpaksa kita laksanakan di tanggal yang sudah ditentukan itu,” terang Bambang.

Soal pupuk subsidi, Bambang menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 soal Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian memang untuk tembakau sudah tidak ada.

Pihaknya pun mengaku sudah mengirim proposal kepada Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jawa Timur hanya 482 ha untuk pupuk NPK sedangkan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Probolinggo sendiri ada sebesar 808 ha untuk pupuk NPK.

“Untuk yang bantuan dari DBHCHT mulai dikirim pada kelompok tani yang sudah masuk di SIPD. Kalau yang dari Disbun masih dalam proses pengadaannya,” tandas Bambang. ig/fat

877

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id