Hearing Komisi IV, Minta Masukan FKDT Bahas Raperda Madin

Komisi IV meminta masukan dari FKDT untuk pembahasan Raperda Madin

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim meminta masukan kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) untuk membahas Raperda Madin.

Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Madrasah Diniyah (Madin) segera dibahas oleh DPRD setempat.

Ia pun menggelar hearing melalui Komisi IV DPRD dengan FKDT di kantor DPRD setempat, Rabu (11/1/2023).

Menurut Lukman, Raperda Madin diagendakan bisa di-dok atau disahkan sebelum Oktober 2023. Saat ini pihaknya menampung usulan draf raperda dari FKDT.

“Saat Raperda akan menjadi Perda, yang jelas akan ada pembahasan tentang dana. Artinya dana itu termasuk untuk sharing ke provinsi atau akan dimasukkan ke klausul insentif guru ngaji dan guru madrasah diniyah. Itu kami hitung, perkiraan sekitar Rp 16 miliar,” ujar Lukman.

Ia menambahkan, Raperda Madin sangat ditunggu oleh masyarakat. Sebab, peran guru ngaji dan guru madrasah diniyah sangat besar bagi anak-anak. Sehingga negara harus memberikan perhatian terhadap guru ngaji dan madrasah diniyah melalui Perda Madin.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kabupaten Probolinggo, Ahmad Zubaidi, mengatakan, pihaknya datang memenuhi undangan dewan untuk menyempurnakan draf raperda.

“Kami menyerahkan draf Raperda Madin. Alhamdulillah, 100% dewan menyetujui dan mengharap terbitnya Perda Madin,” ujar Zubaidi. ig/fat

201

© . All Rights Reserved. Powered by beritakata.id