PROBOLINGGO, beritakata.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menegaskan, Kabupaten Probolinggo secara mandiri mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui sekolah penggerak dan komunitas belajar. 

Namun tak semua sekolah bisa mengimplementasikannya. Kabupaten Probolinggo yang juga ingin maju pendidikannya, baru bisa mengimplementasikan pada tahap ketiga. 

Untungnya, ujar Rozi, Kemendikbudristek memberikan pilihan, dengan implementasi mandiri. Boleh menerapkan mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ini jadi pilihan untuk mengejar ketertinggalan karena tidak bisa menerapkan di tahap satu dan dua. 

Hal itu disampaikan Fathur Rozi saat menjadi pembicara, dalam talkshow 2 Inovasi 13 dengan tema upaya daerah: pemulihan pembelajaran dan mendukung fondasi belajar siswa, yang digelar Kemendikbudristek, Bappenas, Kemenag dan program Inovasi, program untuk anak sekolah Indonesia kemitraan Australia dan Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/6/2022). Tema utama talkshow tersebut adalah membangun fondasi belajar siswa, wujudkan semangat belajar. 

Father Rozi menambahkan, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, segala aspek dipertimbangkan, mulai human resource, guru, dan dana BOS. 

“Tantangannya luar biasa. Kemendikbud menyediakan platform Guru Mengajar. Di Kabupaten Probolinggo ada 625 SD negeri dan swasta. Yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ada 426 SD dan SMP,” kata Rozi. 

Menurut Rozi, di masa pandemi Covid-19 justru menjadi momentum implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran daring, tapi juga blended learning, bahkan luring berbasis tempat tinggal peserta didik.

“Pandemi jadi momentum guru di Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kuruikulum secara mandiri. Para guru memiliki skill pemetaan dan kompeteni dasar. Kami mendapatkannya dari program Inovasi sejak 2017. Awal-awal ada penolakan, setelah ada perubahan pola pikir, semua guru paham,” tandas Rozi. 

Disdikbud Kabupaten Probolinggo, lanjut Rozi, memberikan kemerdekaan bagi guru, dan guru juga merdeka. Meski begitu, tantangannya cukup berat, yaitu kompetensi guru. Karenanya, pihaknya memberdayakan peran strategis KKG dan MGMP. 

Dalam kesempatan itu, Rozi juga menyampaikan aspirasi kepada Kemendikbud. Ada PR bagi Kemendikbud, yaitu dana BOS. Nilai BOS tidak ada penambahan untuk SD dan SMP. Sementara di daerah ada penambahan guru PPPK. 

“Seandainya ada dana untuk PPPK, maka kurikulum merdeka akan lebih keren dan kencang larinya,” pungkas Rozi. 

Rozi menjadi pembicara pada talkshow di Jakarta tersebut, bersama sejumlah pembicara. Di antaranya Bupati Nagekeo, Perencana Ahli Madya Disdik Lombok Tengah, Kadisdik Tana Tidung, dan sejumlah guru dari Lombok, NTT, Kalimantan Utara, dan Jatim.

Moderatornya Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek Zulfikri Anas, dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Talkhow juga dihadiri Minister Counselor Governance and Human Development Kedubes Australia-Jakarta Kirsten Bishop, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo, Deputi Bappenas Subandi, dan Direktur Program Inovasi Mark Heyward. ig