PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Anggota Komisi X DPR RI M. Haerul Amri menolak keras RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disahkan. Pasalnya, tunjangan guru dihapus dari RUU Sisdiknas tersebut. Bahkan Amri mengaku rela gajinya dipotong untuk disumbangkan kepada guru. 

"Saya dan beberapa anggota DPR lainnya rela dan siap potong gaji untuk disumbangkan kepada guru jika RUU Sisdiknas yang sekarang disahkan. Tunjangan guru malah dihilangkan," kata Amri, Kamis (8/9/2022). 

Amri sangat menyayangkan RUU Sisdiknas itu. Pasalnya, bukannya diperbesar, tunjangan untuk guru malah ditiadakan. Dia menuntut keras RUU tersebut direvisi. 

"Kalau saya boleh meng-klaster, ada klaster A, B dan C. A wilayah  Jawa, B Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan sementara C Maluku Utara, Papua Barat dan NTT. Untuk  klaster B dan C itu seyogyanya tunjangan lebih diperbesar," kata Amri yang menggantikan anggota DPR RI Hasan Aminudin dari Dapil Proholinggo-Pasuruan Jatim ini. 

Alasannya, infrastruktur sarana dan pra sarana di klaster itu kurang memadai. Dengan kondisi seperti itu, tunjangan untuk guru malah justru dihapus. 

Pihaknya  pun berupaya agar RUU ini bisa direvisi. Amri yang berasal dari fraksi Nasdem akan berkoalisi dengan fraksi lainnya agar ada kesepakatan RUU direvisi. 

Amri menyebut, sudah ada aspirasi dari para guru terkait ini. Ada atau tidak ada aspirasi tersebut, pihaknya tetap akan memperjuangkan hal ini karena sifatnya nasional. 

Ia berharap, permasalahan ini bisa didengar oleh kementerian terkait. Pasalnya, alasan tunjangan ini ditiadakan tidak masuk akal. 

"Kalau dianggap membebani uang negara, toh banyak proyek yang kurang pas dipaksakan ada. Kenapa yang menjadi hajat pahlawan tanpa jasa yang dikorbankan. Bisa dialokasi dari anggaran lain. jangan anggaran ini. Saya pribadi siap untuk potong gaji kalau memang harus dipotong dari gaji dewan," tutur Amri. 

Contoh proyek pembangunan yang kurang pas menurut Amri adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menelan biaya triliunan rupiah. 

Kalau dibuatkan tunjangan guru, menurutnya itu lebih bermanfaat. 

"Saya didatangi seorang kepala sekolah di Probolinggo. Honor guru saja perjam itu Rp5.000 per jamnya, sebulan mereka mendapat honor sekitar Rp 500.000. Uang Rp 500 ribu tidak cukup untuk beli BBM sebulan. Sementara tunjangan untuk guru rencananya akan ditiadakan. Atas dasar kemanusiaan, RUU Sisdiknas ini perlu direvisi," ucap Amri.

Guru madrasah, kata Amri, lebih menyayat hati. Menurut Amri, banyak guru madrasah tetap mengajar kendati bayarannya sangat minim. Mereka tetap mengajar karena panggilan hati, tanpa memikirkan materi. 

Diketahui, banyak kalangan mengecam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Bahkan, RUU Sisdiknas itu sudah resmi diajukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan tahun 2022 kepada DPR, Rabu (24/8/2022). ig/fa