PROBOLINGGO, BERITAKATA.id - Kenaikan harga BBM mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Probolinggo, Rifky Abdillah juga menolak hal tersebut. 

 "DPP dan DPW PKS menolak kenaikan harga BBM. Kami di DPD juga sepakat untuk menolaknya. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang kurang tepat untuk dilakukan," kata Rifky, Jumat (9/9/2022). 

Rifky  mengatakan, ada empat alasan yang mendasari penolakan kenaikan harga BBM.

Alasan pertama, kenaikan harga sangat memberatkan rakyat. Sementara rakyat dihadapkan dalam dua kondisi,  yakni baru pulih dari Covid-19 dan harga BBM dinaikkan sehingga memberatkan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan BBM subsidi seperti nelayan dan lain-lain. 

"Dua, kenaikan BBM menjadi hal yang sangat tidak etis di kala pemerintah melanjutkan proyek IKN baru dan kereta cepat sedangkan pemerintah menaikan harga BBM dengan berdalih subsidi bengkak sehingga tidak ada anggaran," jelas Rifky.

Padahal, lanjutnya, IKN dan kereta cepat menghabiskan anggaran ratusan trilitun. Itu program tidak prioritas. Rakyat kecil tengah berjuang untuk pulih dari pandemi. Pemerintah  tidak tepat dalam memprioritaskan anggaran antara mana yang harus dipriortaskan dulu masyarakat kecil atau bangunan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat. 

Tiga, harga BBM naik tidak sepadan dengan naiknya UMR. Tiap tahun, UMR naik kurang dari 10 persen sementara harga BBM naik drastis. Kenaikan ini tidak sepadan untuk menutupi kebutuhan rakyat kecil. Ketika BBM naik, harga sembako juga ikut naik. 

Terakhir, distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran. 

"Pemerintah harus berpikir bagaimana BBM subsidi sudah tepat sasaran bukan menaikan harganya tapi mengatur dulu BBM subsidi ini tepat sasaran atau tidak. BBM subsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil seperti ojol, nelayan, petani dan lainnya," tutur Rifky. ig/fat